Anggaran PNPM Harus Dikelola Transfaran

SIDRAP -- Kalangan pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) diingatkan harus transparan dalam pengelolaan anggaran.

Selain itu, memastikan setiap kelompok yang mengajukan pinjaman kepada unit pengelola keuangan (UPK) bukanlah kelompok fiktif. Hal ini ditegaskan Fasilitator Pemberdayaan PNPM MP Sidrap, Mardiana Momon dihadapan peserta Training Of Trainers (ToT) melibatkan unsur Tim Pelatih Masyarakat (TPM) di Hotel grand Sidny, Pangkajene, Kamis, 15 September, kemarin.

Dalam melakukan pembinaan kelompok-kelompok dalam rangka pemanfaatan pinjaman modal pengembangan usaha secara berkesinambungan, pelaksanaan kegiatan sosial yang bersumber dari sebagian surplus jasa pengembalian, serta peningkatan kesejahteraan pengurus dalam rangka menuju organisasi yang profesional, papar Mardiana.
Selain itu, sambung Pendamping PNPM MP Sidrap ini, masyarakat dan pamongnya juga harus mampu memelihara seluruh infrastruktur yang telah diminta masyarakat dan dibangun menggunakan dana BLM PNPM-MP yang anggarannya dialokasikan melalui dana APBN sebesar 80 persen serta cost sharing sebesar 20 persen dari dana APBD.

Mardiana menjelaskan, PNPM MP Sidrap terus melakukan kegiatan. Hanya saja kata dia, saat ini pengelola PNPM MP Sidrap masih terus menunggu cairnya dana co sharing dari Pemkab Sidrap guna memperoleh dana APBN untuk digunakan kembali.

Dikatakannya, pembangunan daerah sesungguhnya merupakan proses berkesinambungan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tiada satu pun daerah yang berhenti dalam melaksanakan pembangunan, termasuk Sidrap, katanya.

"Tujuan ini tentunya tidak akan lebih mudah tercapai bila tidak melalui peran serta dari berbagai komponen pembangunan daerah yang ada, baik komponen pemerintahan, pelaku usaha, maupun masyarakat yang peduli dalam pembangunan di Sidrap," ujar dia.

Adanya hasil pembangunan dan usaha ekonomi masyarakat melalui usaha ekonomi produktif (UEP) maupun sumbangan pajak dan pembangunan (SPP)-nya terus dipelihara dan dikembangkan.

Sehingga nantinya, diharapkan mampu menjadi penyokong pertumbuhan perekonomian masyarakat serta membawa dampak positif bagi pembangunan di Sidrap melalui fasilitasi kegiatan-kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. (edy)

Read More

ToT Berlangsung Dua Hari, TPM Siap Terjun ke Masyarakat

SIDRAP -- Kelompok Kerja (Pokja) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Sidrap, menggelar acara Training Of Trainers (ToT).

Dalam kegiatan ini, Pokja RBM PNPM MP Sidrap sedikitnya melatih 83 Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) yang berlangsung selama dua hari, sejak Rabu hingga Kamis, besok di Hotel Grand Zidny, Pangkajene.

Panitia pelaksana ToT, Sapnoer Makkulasse mengatakan, tujuan dari pelatihan ini adalah memperkuat kapasitas kader-kader pengelola dan pelaksana program-program pembangunan partisipatif ditingkat desa/lurah dan kecamatan.

Dikatakannya, peserta sebanyak 83 orang tersebut berasal terdiri dari 3 orang Faskab PNPM MP, 10 orang FK, 10 orang ketua BKAD, 10 orang BP UPK, 10 orang TM, 10 TPM, 10 orang PL serta 10 orang setrawan atau dari unsur pemerintah.

Untuk menghasilkan tenaga pelatih masyarakat yang handal kata Sapnoer, pihaknya sengaja mendatangkan nara sumber dan fasilitator yakni Bahtiar Saleh, salah seorang alumni ESQ yang juga mantan konsultan manajemen PNPM MP.

Selain itu, pihaknya juga mengundang Ketua BKAD Kabupaten Sidrap, Mustakim Halede serta Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Pokja RBM Sidrap, Wahidin Sag. (edy)

Read More

Korupsi PNPM Adalah Luka Rakyat

Oleh : Edy Basri)***  

IMPIAN terbesar rakyat Indonesia, khususnya warga miskin tidaklah banyak.

Mereka hanya bermimpi untuk tinggal di rumah yang sehat nan teduh atau memiliki anak-anak yang sehat, cerdas, berakhlak dengan pendidikan yang baik.

Sejatinya, setiap anak tegap menatap masa depan yang cemerlang, karena makanan sehat yang dimakannya setiap hari atau obat yang diberikan orangtuanya dikala sakit adalah hasil keringat orang tua yang didapat dengan jujur.

Inilah impian sebagian besar rakyat kita yang masih miskin namun belum semua merasakannya.

Ada harapan dari saudara-saudara kita ini agar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dicanangkan pemerintah saat ini bisa terlaksana dengan baik tanpa dikorup oleh tangan-tangan jahil yang melaksanakannya.

Mereka ingin agar PNPM berjalan terus bahkan terus dilanjutkan dan diperdalam.

Alasan saudara-saudara kita ini sangatlah sederhana. Sebab PNPM telah memberinya penghidupan dan cermin cerah menatap hari esok yang lebih baik.

Karenanya, mereka tetap ingin agar PNPM ini terus fokus pada peningkatan akses kemiskinan, utamanya terhadap pelayananan dan hak-hak dasar dengan menggunakan prinsip pemberdayaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu meningkatkan keterlibatan berbagai stakeholder, yang diminta untuk terus menciptakan kreasi, inovasi dan terobosan baru agar masyarakat miskin bisa sejahtera hidupnya.

Untuk saat ini, dukungan pemerintah pusat diharapkan tidak hanya berupa dana, namun juga kesempatan mensinergikan program dan peningkatan kemampuan Pemda untuk transformasi sosial. Pemda tingkat propinsi juga harus lebih berperan dalam koordinasi, karena kunci keberhasilan adalah koordinasi.

Proses perencanaan PNPM Mandiri juga diminta untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan reguler, termasuk mengintegrasikan mekanisme dan skema PNPM Mandiri dalam satu model yang aplikatif bagi Pemda, sesuai dengan karakter wilayah dan karakter kemiskinanlokal. Masyarakat juga ingin keberlanjutan pemberdayaan dan kelembagaan program.

Untuk itu perlu diberikan kebebasan menentukan kelembagaan sesuai kebutuhan setempat Pemda juga harus memiliki Political Will dalam merealisasikan dukungan melalui aturan dan penguatan kapasitas pendamping dan fasilitator.

Kembali ke soal korupsi. Upaya mensejahterakan rakyat tidak akan punya arti bila ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, PNPM Mandiri menerapkan dengan sangat keras prinsip Zero Tolerance To Corruption, atau sama sekali tidak ada toleransi terhadap segala bentuk korupsi di PNPM.

Sebab, mengkorupsi uang rakyat itu sama halnya melukai hati saudara-saudara kita yang kebetulan tidak seberuntung kita. Untuk itu, sama sekali tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi di PNPM Mandiri.

Read More

Sulsel Raih Juara I Anugrah Sikompak PNPM Mandiri Perdesaan

Add caption

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah salah satu program prioritas dan menjadi andalan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemrov Sulsel, telah mengalokasikan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan, pada 20 Kabupaten yakni, Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Lutra, Lutim, Toraja, dan Toraja Utara, yang tersebar pada 236 Kecamatan.
Sedang secara nasional di seluruh Indonesia, PNPM Mandiri telah menjangkau 495 Kabupaten/Kota dan 6321 Kecamatan.
Dari pelaksanaan PNPM Mandiri di Sulsel, pemerintah pusat telah memberikan penilaian, dan menganggap Sulsel berhasil, sehingga diberikan penghargaan Anugrah Sikompak, dengan menjadi juara I nasional tahun 2010, untuk kategori Tim Pemeliharaan dan Pengelola Prasarana (TP3) PNPM Mandiri Perdesaan.
Penghargaan sebagai peringkat I Anugrah Sikompak untuk Sulsel, diterima langsung Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, yang diserahkan Menteri Dalam Negeri, disaksikan Presiden SBY, Maret (24/3) lalu.
Menurut Ahmad Abu Zaid, Satker PNPM- MP BPM PDK  Sulsel, alokasi dana dari pusat yang berasal dari APBN sebesar Rp 386.250.000.000,- Sedang dana alokasi dana dari daerah Rp 100.312.500.000,- Sehingga total anggaran dana PNMP Mandiri Perdesaan di Sulsel sebesdar RP 486.562.500.000,-
Untuk jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah pembuatan jalan, jembatan, air bersih, irigasi, MCK (mandi, cuci, kakus), pasar, tambatan perahu, listrik, pendidikan, kesehatan, simpan pinjam kelompok perempuan, dan perbaikan sarana lainnya.
Ahmad Abu, menjelaskan Anugrah Sikompak, merupakan bentuk penghargaan atas pelaksanaan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni, transparansi, keberpihakan kepada orang miskin, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.(dar)

Read More

Ketua DPRD Jadi Pemateri Semiloka PNPM

SIDRAP -- Ketua DPRD Sidrap, A Sukri Baharman, beberapa waktu lalu tampil sebagai pematri pada salah satu acara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) yang digelar di Hotel Delima Sari Parepare.   Acara tersebut dihadiri sejumlah pihak, diantaranya, para kepala desa, camat, anggota DPRD dan sejumlah SKPD dan para pengelolah PNPM Mandiri pedesaan. Semiloka yang berlangsung sehari di Hotel Delima Sari Parepare itu, membahas soal gambaran umum PNPM, baik latar belakang tujuan maupun sektir lain. Hal itu dilakukan untuk melakukan upaya perencanaan realisasi PNPM yang searah dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Sidrap satu tahun mendatang. Selain itu semiloka itu juga dilakukan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PNPM selama ini yang berlangsung di hampir semua kecamatan di Sidrap. "Kita berharap program nasional ini bisa mewujudkan visi utamanya yakni tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan,"jelas legislator muda Partai Golkar ini. A Syukri Baharman juga berpendapat, bahwa dengan hadirnya program PNPM, maka DPRD yang memegang fungsi perencanaan pembangunan daerah bisa memberikan upaya riil dalam menyukseskan program untuk kesejahteraan masyarakat itu. "Program ini adalah bagian dari program pembangunan daerah yang harus dikawal baik oleh DPRD,"tegasnya. Menurutnya porgram PNPM ini dlah program nasional yang selama ini disebutkan bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan. Sehingga ia berharap tidak ada oknum atau pihak yang mencoba melakukan upaya untuk membelokkan program ini untuk kepentingan kalangan tertentu. "Ini wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan diri, jadi saya pikir sebagai wakil rakyat DPRD memiliki tanggung jawab melakukan pengawalan secara ketat,"jelasnya.

Read More

Rp125 Juta Dana SPP/UEP Mengendap

SIDRAP -- Ditengah derasnya pujian atas keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di Sidrap, muncul desakan perlunya evaluasi kinerja pengurus PNPM MP kecamatan, khususnya pada Unit Pengelola Keuangan (UPK).

Ini dilontarkan Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Sidrap, Mustakim Halede, Jumat, 9 September, kemarin. Menurutnya, ada indikasi sejumlah pengurus PNPM kecamatan, utamanya yang bersinggungan langsung dengan keuangan tidak bisa bekerja optimal, sehingga terjadi kredit macet pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha ekonomi produktif (UEP).

Mustakim memperkirakan, dana bergulir SPP/UEP yang mengendap di kecamatan saat ini jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Pertanyaannya kata dia, apakah kredit macet pengembalian SPP/UEP itu memang karena danaya benar-benar mengendap di tangan kelompok masyarakat, atau justru sengaja disalahgunakan.

Fasilator keuangan (Faskeu) PNPM MP Sidrap, Taufik Abbas yang dikonfirmasi terpisah, membenarkan adanya tunggakan dana SPP/UEP di sejumlah kecamatan di Sidrap tersebut. Menurutnya, total tunggakan dana SPP/UEP pertanggal 25 Agustus 2011 mencapai Rp125 juta lebih. Terbanyak kata Taufik di Tellu Limpoe dengan jumlah tunggakan sebesar Rp23 juta lebih, menyusul Watang Sidenreng Rp21 juta lebih dan Pitu Riawa sebesar Rp11 juta lebih.

Taufik juga menanggapi positif perlunya evaluasi kinerja pengurus PNPM MP di tingkat kecamatan. Utamanya pengurus yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan keuangan. "Saya setuju dengan usulan evaluasi kinerja pengurus itu guna mendeteksi dimana sebenarnya kendalanya," kata Taufik.

Taufik kembali menyinggung bahwa PNPM MP Sidrap hingga kini membina sedikitnya 652 kelompok. 652 kelompok SPP/UEP itu ketusnya tersebar di 10 kecamatan yang ada di Sidrap minus Maritengngae. Dikatakan pula, awalnya PNPM MP Sidrap hanya meluncurkan dana SPP/UEP sebanyak Rp2 miliar lebih sekira 2009 lalu dan hingga kini saldo SPP/UEP berdasarkan laporan terakhir sudah menembus angka Rp8 miliar lebih.

Dari indikator itu kata Taufik, dapat disimpulkan bahwa program dana bergulir kelompok masyarakat yang digulirkan PNPM MP Sidrap cukup berhasil. Masalahnya kata dia, memang terdapat sejumlah PNPM MP kecamatan yang gagal melaksanakan program ini dengan baik sehingga perlu dilakukan evaluasi kinerja pengurus.(edy)

Read More

Taufik : Dulu Cuma Rp2 Miliar, Sekarang Capai Rp8 Miliar Lebih

SIDRAP -- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Kabupaten Sidrap, patut diacungi jempol.

Pasalnya, satu dari sekian banyak item kegiatan yang dikelola, yakni dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), kini maju pesat.

Fasilitator Keuangan (Faskeu) PNPM MP Sidrap, Taufik Abbas yang dihubungi di Kantornya, Kamis, 8 September, kemarin mengatakan, awalnya ia hanya mengelola dana SPP sebesar Rp2,4 miliar lebih pada tahun 2009, sekarang sudah meningkat mencapai Rp8,6 miliar lebih.

Dikatakan, tahun pertama yakni pada 2009, PNPM MP Sidrap belum mengelola UEP, melainkan hanya SPP sebanyak Rp2,4 miliar lebih. Baru pada tahun berikutnya yakni 2010, PNPM MP Sidrap meluncurkan dana UEP sebanyak Rp107 juta.

Namun, seiring dengan waktu lanjut Taufik, PNPM MP Sidrap berhasil mengelola dana bergulir masyarakat tersebut dengan baik dan akhirnya pada 2010, alokasi dana UEP dan SPP sudah menembus angka Rp7 miliar lebih.

"Jadi tahun 2009-2010, alokasi dana UEP dan SPP kita sudah mencapai Rp7 miliar lebih. Itu Dikalkulasi dari alokasi UEP sebesar Rp107 juta lebih plus alokasi SPP kita mencapai Rp7 miliar lebih," katanya.

Ia menambahkan, pengelolaan dana bergulir SPP/UEP PNPM MP Sidrap ini, hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, nerasa sampai dengan saat ini alokasi dana SPP/UEP PNPM Sidrap bahkan sudah menembus angka Rp8 miliar lebih yang tersebar di 10 kecamatan.

Kendati demikian kata Taufik, pihaknya juga tak menampik masih adanya sejumlah permasalahan yang muncul di masyarakat, terutama dalam hal pengembalian dana SPP/UEP. (edy)

Read More

Program PNPM Diharap Sentuh Kemiskinan

SIDRAP - Pengentasan kemiskinan dan pengangguran adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab itu tidak hanya bertumpuh pada program pemerintah semata, melainkan seluruh stockholder yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat, semisal PNPM.

Hal ini ditegaskan Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Sidrap, H Mustakim Halede, di sela-sela sosialisasi pelaksanaan program Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas) Kabupaten Sidrap di Balai Benih Ikan (BBI) Pangkajene, belum lama ini.

Mustakim mengatakan, masalah kemiskinan merupakan persoalan besar yang dihadapi bangsa ini. Oleh karenanya, dengan niat kebersamaan dan integritas PNPM MP diharapkan bisa turut andil dan bersinergi dengan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sidrap.

Menurutnya, program PNPM MP yang diluncurkan pemerintah sudah mengalir dan dimanfaatkan masyarakat. Tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, tapi juga pemberdayaan ekonomi serta bakti sosial dan masih banyak lagi kegiatan lainnya.

Mustakim juga mengapresiasikan sejumlah keberhasilan Sidrap dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. "Saya melihat bahwa penyelenggaraan PNPM di daerah kita ini sudah berjalan dengan baik dan konsisten. Baik dari segi administrasi, pendampingan, hingga BPUB selalu baik dan tepat," ujarnya.

Kegiatan PNPM MP kata dia diharapkan bisa menyentuh kemiskinan. karena itu kata dia, PNMP MP wajib membuat program-program pengentasan kemiskinan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat melalui pendampingan.(Sapnoer)

Read More

Wanita Jangan Kalah Pria

Mustakim : Perempuan Lebih Jujur dari Laki-Laki

SIDRAP -- Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan (Gender), Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Sidrap, Suriati atau akrab disapa Suri berharap, agar kaum wanita Indonesia, khususnya perempuan Sidrap tidak saja berdiam diri dalam pembangunan.

Melainkan kata dia, perempuan tetap harus berkarya disamping menjalankan perannya sebagai Ibu Rumah Tangga, seperti mengurus anak dan mempersiapkan keperluan suami di rumah. Hal ini ditegaskannya saat memimpin rapat pleno penetapan modul RBM tahun 2011 di Balai Benih Ikan (BBI), Pangkajene, Sabtu, pekan lalu.

RBM Sidrap sebagai ruang belajar masyarakat (Rubelmas) kata Suri juga berupaya mengedukasi kaum perempuan untuk maju, terutama wanita-wanita Sidrap. Entak dalam konteks tugas dan kewajiban sehari-hari maupun dalam perspektif pembangunan dan dunia usaha.

Pada kesempatan tersebut, Suri juga menyampaikan harapan-harapan lainnya agar seluruh PNPM-MP yang ada di Sidrap tetap memprogramkan pemberdayaan perempuan. "Idealnya perempuan juga perlu diberikan porsi yang cukup untuk mengembankan dirinya, salah satunya melalui program-program PNPM-MP," tukasnya.

Di tempat yang sama harapan koordinator bidang gender RBM Sidrap ini mendapat sambutan positif dari kalangan peserta rapat pleno penatapan modul RBM. Oleh Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Sidrap, H Mustakim menjelaskan, pemberdayaan wanita mutlak ada di dalam penyunan modul kegiatan RBM.

"Inilah kesempatan bagi insan wanita untuk menunjukkan kemampuannya. Mungkin di sejumlah tempat atau wadah pemberdayaan wanita lainnya, perempuan hanya mendapat porsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan pria, jadi melalui RBM ini saya harapkan wanita juga sudah bisa eksis sama dengan kaun pria," ungkapnya.

Dalam berbagai dimensi kata H Mustakim, peran wanita banyak dibutuhkan negara. Ia lalu mencontohkan bahwa di tingkat pemerintahan itu, tidak sedikit wanita yang memiliki kesempatan dan dipercaya menjadi publik pigur menempati posisi penting. "Intinya, wanita itu lebih jujur dari pria,"tutupnya. (edy)

Read More