ANALISIS PENDEKATAN PRAKTIS DALAM CBM DENGAN PENGGUNAAN STRATEGI SWOT

Hampir setiap pelatihan RBM Pokja PNPM-MP Kab.Sidrap saya selalu mengikuti sebagai peserta yang mewakili fasilitator Kec.Baranti, ada beberapa yang menarik untuk dikaji secara analitis. Seperti halnya yang baru saja dilaksanakan pada pelatihan lanjutan CBM Pokja RBM PNPM-MP Kab.sidrap di Pare-Pare, Sabtu 12 November 2011.

Dalam materi yang dikemukakan oleh Ketua Forum BKAD, H.Mustakim Halede dalam materi Analisis Pengawasan Berbasis masyarakat, mencoba untuk mengemukakan bagaimana pengawasan berbasis masyarakat (CBM) bisa dilakukan dengan menggunakan strategi SWOT.

Penulis menyadari waktu yang singkat dalam materi tersebut pasti tidak semua orang bisa memahami disebabkan karena penggunaan strategi SWOT merupakan suatu pendekatan strategi yang memerluhkan pengkajian baik secara teoritis maupun dikaitkan dengan pengalaman dalam menganalisis suatu persoalan yang lebih kepada tujuan jangka panjang.

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis pada ketua forum BKAD, kami akan mencoba untuk menyederhanakan strategi SWOT dalam kaitan penggunaannya di pengawasan berbasis masyarakat (CBM).

Secara umum dalam berbagai tulisan yang dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa Analisa SWOT adalah sebuah rangkaian penelitian terhadap kondisi nyata yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan.SWOT berarti S ( Strength = kekuatan ) W ( Weakness = Kelemahan) O (Opportunity = Kesempatan) dan T (Threat = Ancaman).Biasanya Analisis SWOT digunakan pada komponen struktur pada sebuah perencanaan.

Sehingga kadangkala ada yang menjadikan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan atau organisasi dalam penggunaan strategi SWOT. Lalu apa hubungannya dengan CBM ,teramat jelas bahwa penggunaan SWOT dalam Fungsi Perencanaan sangat berkaitan dengan fungsi pengawasan yang kesemuanya adalah fungsi Manajemen.

Fungsi pengawasan merupakan umpan balik apakah perencanaan yang dilakukan selama ini sesuai dengan kenyataan. Peter Drucker melalui bukunya The Practice Of Manajement (1954) menerapkan management by obyektive yang merupakan metode penetapan tujuan secara partisipatif. MBO penerapannya secara formal atau semi formal yang dimulai dari Perencanaan, penetapan tujuan,pelaksanaan dan kemudian diteruskan dengan Pengawasan dan evaluasi.

Ada tiga pertanyaan mendasar yang harus ditujukan pada tingkatan analisis SWOT dalam kaitanya dengan CBM, Pertama, Siapa yang akan menjadi subyek dalam penerapan CBM ? yang kedua,Bagaimana penerapan strategi SWOT dalam pengawasan berbasis masyarakat,yang ketiga,Bagaimana mendapatkan keunggulan kompetitif dengan penggunaan SWOT dalam CBM.Berikut ini kami akan mencoba menyajikan Penerapan SWOT dalam CBM dan sekaligus menjawab pertanyaan tersebut diatas :

Pada bagian Analisis SWOT dalam aspek Strength /kelebihan , dalam kaitanya dengan CBM bisa dianalisis sebagai berikut :

Obyek dan subyek Pengawasan itu sendiri sudah terbentuk

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ,setiap masyarakat berhak untuk mengawasi semua kegiatan. Aspek evaluasi atau pengawasan sangat lah diperluhkan sehingga memang disetiap desa/kelurahan dibentuk Tim Monitoring,tugasnya memonitoring seluruh kegiatan PNPM baik yang bersifat Teknis maupun yang bersifat Administrasi.

Tingkat pengawasan masyarakat memadai

Proses Pemberdayaan yang diwariskan PNPM (dari oleh dan untuk) mengajarkan masyarakat jeli dalam mengahadapi suatu masalah didesanya sehingga mereka mampu mengatakan salah kalau itu memang salah, terbukti dengan banyaknya laporan – laporan yang masuk sebagai bukti pengawasan dimasyarakat berjalan secara efektif

Peningkatan kapasitas pelaku selalu dilakukan

Hampir setiap tahun selalu diadakan pelatihan-pelatihan melalui PNPM dengan menggunakan dana PKM (peningkatan kapasitas masyarakat) sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai dan standar yang ditetapkan

Pada bagian Weakness yang merupakan kekurangan yang mungkin menjadi titik lemah,ini penting untuk diketahui agar dapat diantisipasi sejak awal,dalam proses pengawasan masyarakat tersebut bisa diidentifikasi yang bisa merupakan kekurangan sebagai berikut :

Tim yang dibentuk dan dipilih dalam Musyawarah desa sering tidak memahami uraian pekerjaannya

Masyarakat yang dipilih sebagai pengurus belum terlalu memahami job descprition (uraian pekerjaanya) sehingga hanya yang paham pekerjaanya mau bekerja

Mekanisme Pengawasan Belum Dijalankan

Seringkali masyarakat mengawasi hanya apa yang menjadi inisiatif mereka sendiri,sehingga kadangkala pengawasan yang diberikan tidak bisa diumpan balik .dan akhirnya tidak bisa dievaluasi apakah pengawasan yang dilakukan selama ini berhasil atau tidak.

Dalam bagian Opportunity (Peluang) yang merupakan kesempatan yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kekurangan dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Apa yang bisa merupakan kesempatan dalam proses pengawasan berbasis masyarakat :

Ada mekanisme dan aturan pengawasan yang ditawarkan oleh program

Mekanisme pengawasan yang diatur dalam PNPM sangat memungkinkan dipakai dalam pengawasan yang efektif dan metode yang ditawarkan juga mengikuti aturan –aturan yang mudah dipahami oleh masyarakat

Adanya dukungan pengawasan dari berbagai pihak

Dalam hal pengawasan subyeknya bukan saja masyarakat,namun ada beberapa pihak yang melakukan pengawasan seperti Konsultan,Media, sehingga masyarakat bisa memperoleh dukungan atas apa yang dihasilkan dalam pengawasan

Kemajuan Tehnologi & informasi memudahkan melakukan pengawasan

Pengawasan yang efektif memerluhkan data yang akurat dan transparan,hal tersebut bisa diperoleh dengan mudah saat ini karena akses yang cepat dalam memperoleh informasi

Sementara dalam komponen Threat yang merupakan ancaman,yang memungkinkan pengawasan tidak berjalan sesuai yang diharapkan,setiap ancaman sedini mungkin diantisipasi sebelum terjadi.Berikut ini akan diidentifikasi yang bisa merupakan ancaman dalam penerapan CBM :

Proses pengawasan tersebut tidak berkelanjutan

Masyarakat melakukan pengawasan, namun tidak ada tindak lanjut dari apa yang menjadi hasil dari pengawasannya,sehingga mereka berpikir bahwa pengawasan yang dilakukan akan sia- sia saja

Perencanaan Partisipatif yang ditawarkan program akan berhenti jika program sudah tidak ada

Program PNPM bersifat ad hoc (sementara) , sehingga Tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan akan berhenti seiring dengan tidak adanya lagi program

Harusnya pengawasan mempunyai parameter atau tolak ukur yang jelas

Ketika Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka tentu saja terjadi penyimpangan dan hal tersebut harus diselasikan secepatnya.tentu saja ini memerluhkan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah desa maupun dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana mengetahui pengawasan tersebut bisa terselesaikan jika tidak mempunyai parameter atau tolak ukur yang jelas.

Dengan memperhatikan sejumlah faktor SWOT dalam kaitannya dengan Pengawasan berbasis masyarakat (CBM) maka semakin jelas apa yang harus dilakukan seperti :

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif, maka pelaksana pengawasan perlu memahami uraian pekerjaan masing-masing pengurus dan harus jelas rincian dari obyek yang diawasi. Disamping itu, perlu disusun suatu parameter atau tolok ukur yang jelas. Aspek lain adalah pelaksana pengawasan perlu memahami metode pengawasan yang efektif.

Pendekatan Pelaksanaan Pengawasan

Identifikasi kondisi dan permasalahan dalam pengawasan

Pahami dengan jelas tentang obyek yang akan diawasi.

Susun parameter dan indikator penilaian jika diperlukan.

Kumpulkan data dan informasi yang akurat yang berhubungan dengan obyek yang diawasi.

Cross-check dan klarifikasi data dan informasi yang telah dikumpulkan.

Analisislah perkembangan pelaksanaan kegiatan dan bandingkan dengan rencana atau ketentuan yang ada.

Rumuskan rekomendasi tindakan penanggulangan apabila ditemui penyimpangan atau kesalahan.Sampaikan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang dan memantau tindak lanjutnya.

Koordinasi dengan institusi pengawasan lain

Meningkatkan efektifitas kegiatan pengawasan masyarakat,dengan lebih banyak sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat

Senantiasa dilakukan Pelatihan tentang mekanisme Pengawasan kepada masyarakat

Akhirnya, Pengawasan sangat diperluhkan dalam setiap kegiatan dan yang melakukan seharusnya masyarakat dan dilakukan secara suka rela ,karena pengawasan bisa merupakan umpan balik dari setiap kegiatan untuk mengetahui kesalahan atau terjadi penyimpangan, dalam CBM (pengawasan berbasis masyarakat ) yang ditawarkan dalam Rubelmas atau ruang belajar masyarakat sangatlah membantu Program dan masyarakat dalam menentukan keberhasilan partisipasi masyarakat …. Mudah-mudahan tulisan ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan penulis sendiri,sukses bagi kita semua …….Salam Sikompak

Baranti, 14 November 2011

Penulis

A.Yuniarti

FK Baranti

Read More

PENERAPAN KONSEP PEMASARAN DALAM KEGIATAN SPP

Dalam konteks yang ditawarkan program dalam menjalankan kegiatan Kelompok SPP terfokus kepada anjuran supaya kelompok jangan ada penunggakan.Jika kita mau melihat yang sesungguhnya bahwa pemberian pinjaman kepada kelompok bermakna sangat luas. Penulis mencoba menganalisis dalam konteks teori Pemasaran yang perna penulis dapatkan di bangku kuliah.

Dalam bahasa Yunani kredit berarti Kepercayaan, sehingga salah satu hal yang mendasar ketika diberikan pinjaman kepada kelompok yang berarti mereka dipercaya. kepercayaan bahwa mereka akan mengembalikan dana pinjaman tersebut,tidak hanya unsur kepercayaan namun lebih dari itu bahwa Kelompok SPP akan memperoleh banyak hal seperti mengajarkan mereka Administrasi yang selama ini mereka tidak mengetahui sama sekali.Berkaitan dengan kepercayaan tersebut maka jika dikaitkan dengan pemasaran itu dikenal sebagai Marketing Raletionship.

Marketing relationship (Mckenna,1992) memproposisi bahwa keberhasilan suatu perusahaan dipasar ditentukan oleh kemampuan menciptakan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Marketing Relationship bermakna bahwa kita akan memperoleh keuntungan jika kita menjaga hubungan baik kita dengan orang-orang yang berkepentingan dalam perusahaan. Mari kita mencoba menganalisis siapa yang berkepentingan dalam perkembangan kelompok SPP. Pertama,Anggota kelompok SPP itu sendiri,jika anggota sendiri yang kekelompok membayar ,bukan pengurus yang menagih dan pembayarannya tepat waktu,kedua,kelompok itu sendiri berkepentingan kepada UPK ,agar UPK percaya untuk memberikan pinjaman kembali. Tidak terkecuali semua pelaku PNPM-MP baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa/Kel, semua berkepentingan terhadap perkembangan kelompok SPP.

Penulis akan mencoba membagikan pengalaman selama memfasilitasi Kelompok SPP di Kec.Baranti. Tampa disadari kami telah memakai Marketing Relationship dalam pengelolaan SPP.Di tingkat Kecamatan sendiri (PJOK,PL,FK/FT,UPK) dan ditingkat desa (TPK,KPMD/K) membagi tugas untuk mengindentifikasi kelompok yang potensial dimana mereka tinggal dan mereka masing-masing bertanggung jawab terhadap kelompok yang mereka pilih bahwa kelompok tersebut berpotensial,sesuai dengan konsep pemasaran bahwa jangan menawarkan suatu produk kepada orang yang tidak membutuhkan,karena belum tentu orang tertarik untuk membelinya dan jika tidak mengenal kondisi lokasi dimana anda menawarkan produk maka besar kemungkinan produk anda tidak cocok sebagai tempat berjualan.

Ingat bahwa tidak semua kelompok SPP berpotensi untuk diberikan dan yang paling tahu adalah orang yang tinggal dilokasi tersebut.Yang kedua,Kami mencoba memberikan alasan yang sangat kuat dibenak/pikiran calon penerima SPP mengapa mereka harus mengambil pinjaman SPP di PNPM-MP,contoh mereka diberikan pengetahuan tentang Administrasi dengan cara yang mereka pahami,membantu mereka untuk merencanakan perkembangan usaha masing-masing anggota,semakin kita mengenal kelompok maka akan semakin jelas apa kemungkinan yang akan terjadi terhadap kelompok tersebut diwaktu yang akan datang. Kunci keberhasilan dalam proses mengindentifikasi kelompok adalah bahwa kenalilah mereka bahkan sebelum meraka bergabung dalam kelompok SPP.

Kemudian strategi Pemasaran berikutnya yang dilakukan adalah bagaimana memberikan pandangan atau pemahaman kepada kelompok kenapa harus memberikan mereka pinjaman dalam Ilmu Pemasaran disebut Positioning,tentu harus didukung data-data mulai dari ketika mereka berniat untuk meminjam sampai pada tahap pelunasan

Selanjutnya gunakan Diferensiasi yaitu berbeda,Different bisa dilihat dari berbagai segi ,bisa dilihat dari tujuan,sisi pengguna yang khusus,cara menyerahkannya.Dan jika diidentifikasi maka SPP PNPM memang berbeda dengan pembiayaan yang lain ,contoh SPP PNPM-MP mempunyai fungsi yang banyak disamping bisa dipakai untuk menambah usaha,juga mengajarkan kelompok untuk menabung dengan adanya simpanan pokok dan wajib,juga tertib Administrasi dengan adanya buku kas dan buku Bank yang harus selalu diisi,kemudian perbedaan yang kedua adalah dari sisi pengguna khusus yaitu pinjaman khusus untuk kaum perempuan,sehingga kaum perempuan merasa sangat dihargai dan dengan sendirinya mereka akan merasa ketinggalan jika mereka tidak memperoleh pinjaman SPP dari PNPM-MP.

Strategi selanjutnya adalah berikan nilai (value) yaitu hal-hal yang menentukan penghargaan masyarakat terhadap program,semakin baik penghargaan masyarakat terhadap program,maka yakin lah masalah bisa diminimalkan.Biasanya nilai berdasarkan Brand,Service dan Manajemen.

Brand/merek,adalah identitas. Program PNPM-MP hampir semua masyarakat mengenal dan akan diingat dan dihubungkan dengan persepsi. Anggapan sebagian masyarakat bahwa PNPM itu merupakan program pemberdayaan yang dinilai berhasil dalam pembangunan didesa sehingga mereka akan selalu berpikir positif jika mendengar kata PNPM.kedua Service/pelayanan,yaitu bisa dengan cara mendistribusikan/dalam hal ini menyerahkan dana pinjaman SPP ,cara UPK melayani kelompok (ramah dan sabar) memberikan insentif jika kelompok selalu bayar tepat waktu. Yang ketiga adalah Manajemen,yang pada dasarnya hal-hal yang berhubungan dengan cara perusahaan bekerja,ini bisa terjadi jika UPK maupun kelompok saling menyadari bahwa mereka saling membutuhkan karena mereka sama-sama memberikan keuntungan bagi program.

Itulah sebagian pengalaman kami di Kec.Baranti dalam pengelolaan SPP,kami menyadari bahwa SPP dikecamatan kami masih sangat baru (2010) sehingga modal UPK masih terbatas,sehingga kami juga perlu belajar di kecamatan lain yang sudah lama mengelola SPP.Memang tidaklah mudah untuk menjalankan kesemua hal tersebut diatas,namun kami punya komitmen bahwa kami akan terus belajar untuk kemajuan kelompok SPP dan kami tidak akan perna membiarkan ada penunggakan dikecamatan kami,maka kami selalu mencari solusi dan strategi yang terbaik untuk menjalankan program PNPM-MP khususnya pengelolaan dana SPP. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk kita semua,….. Salam Sikompak (Andi Yuniarti *) Aktif sebagai FK Kecamatan Baranti, Sidrap, Sulsel.

Read More

Kepala BPMD Sidrap Buka Pelatihan Lanjutan CBM

SIDRAP -- Kepala Badan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Sidrap A Mannyi Cunde, membuka secara resmi pelatihan lanjutan pengawasan dan pemantauan berbasis masyarakat (CBM) yang dilaksanakan Pokja Rubelmas PNPM MP Sidrap di Hotel Bugis, Parepare, Jumat, 12 November.

Dalam kesempatan itu, A Mannyi meminta agar seluruh peserta dari unsur PNPM MP dari 10 kecamatan itu serius mengikuti seluruh materi yang disajikan dalam pelatihan tersebut. "Saya minta agar materinya benar-benar dipahami. Menurut saya, materi ini, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan sangat diperlukan ke depan," katanya.

A Mannyi menegaskan, mekanisme atau sistem pengawasan berbasis masyarakat menjadi unsur penting dalam mengawal dan meningkatkan etos kerja pelaksanaan PNPM MP di Sidrap. Ia menegaskan, bahwa agenda program PNPM MP di Indonesia masih akan berlanjut hingga 2014 mendatang.

Dibagian lain, pihak panitia, Abu Mattingara mengatakan, kegiatan ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 12 hingga 13 November dan dihadiri sekira 100 an peserta dari kalangan PNPM MP di 10 kecamatan di Sidrap. "Semuanya kita undang, termasuk Faskab dan setrawan," ketus Abu. (edy)

Read More

Pemkab Sidrap Bayar Co-Sharing Rp1.104 Miliar

SIDRAP — Kabupaten Sidrap lepas dari ancaman untuk tidak mendapatkan dana PNPM MP tahun depan.

Ini setelah Pemkab Sidrap memenuhi kewajibannya membayar dana pendampingan (Co-Sharing) 20 persen atau sebanyak Rp1.104 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keungan Daerah (BPKD) Sidrap, H Abd Majid SE MSi, belum lama ini, menegaskan, dana itu sudah dicairkan melalui rekening Satuan Kerja (Satker) BPMD Sidrap.

Majid mengatakan, telatnya dana pendampingan PNPM ini dikucurkan, menyusul terlambatnya surat tagihan serta belum lengkapnya persyaratan administrasi.

"Setelah semuanya beres, dananya langsung kita bayarkan melalui rekening Satker BPMD Kabupaten Sidrap," ungkap Majid.

Dibagian lain, Fasilitator Keuangan (Faskeu) PNPM Sidrap M Taufik Abbas SE mengatakan, dana tersebut telah diteruskan ke masing-masing kecamatan.

Menurut Taufik, seluruh kecamatan mendapatkan dana pendampingan ini. Jatahnya masing-masing Rp120 juta perkecamatan dari 10 kecamatan yang ada, kecuali Kecamatan Baranti dan Pitu Riase hanya kebagian Rp90 juta," lontarnya. (edy)

Read More