Friday, January 27, 2012

SIDRAP — Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan di Sidrap untuk 2012, mulai digelar.Dan, jika tak ada aral musrenbang tingkat kecamatan akan dilaksanakan mulai 20 hingga 23 Februari, mendatang.

Untuk tingkat desa/kelurahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap menunjuk Desa Manisa sebagai desa percontohan pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan.

Kegiatan musrenbang di Desa Manisa yang dilangsungkan di Balai kantor desa setempat, Jum'at, 27 Januari, kemarin, dibuka secara resmi oleh Sekcam Baranti, Muh Syukri, didampngi Lurah Manisa, Abd Malik Zain.

Sementara dari unsur Pemkab Sidrap dihadiri Kasubsi Ekososbud, Muh Fajrin mewakili Kepala Bappeda Sidrap Sudirman Bungi dan unsur fasilitator kabupaten PNPM-MPd Sidrap, Taufiq Abbas, Abd Rauf dan Mardiana.

Tampak pula di acara ini Ketua Forum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Sidrap, Mustakim Halede, Kepala Puskesmas Manisa, dr Azisi, para kepala lingkungan desa setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat.

Dalam arahannya, Sekcam Baranti, Muh Syukri, menegaskan bahwa dasar pelaksanaan musrenbang ini mengacu pada UU No 25/2004 tentang strategi perencanaan pembangunan nasional. Kegiatan ini, lanjutnya, menjadi kalender wajib dilaksanakan setiap tahunnya.

Untuk itu, Muh Syukri berpesan agar agenda musrenbang desa/kelurahan ini benar-benar dapat dimanfaatkan untuk membahas sekaligus mengusulkan program-program prioritas dengan tetap berdasar pada renstra kelurahan dan atau RPJMdes.

Sementara itu, Kasubsi Ekososbud Bappeda Sidrap, Muh Fajrin, mengatakan, pelaksanaan musrenbang tahun ini, baik musrenbag tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten akan diintegrasikan dengan kegiatan PNPM-MP.

Maksudnya kata Fajrin, agar seluruh program perencanaan yang diusulkan melalui musyawarah reguler tidak lagi tumpang tindih dengan program/kegiatan PNPM yang setiap tahunnya juga melaksanakan pembangunan partisipatif.

"Sengaja kita libatkan bersama antar warga, unsur pemerintah kelurahan serta perangkat PNPM di musrenbang agar ke depannya, tidak ada lagi usulan yang sama dikerjakan tahun ini. Intinya, kita harapkan usulan-usulan ini selalu terintegrasi," katanya.

Bappeda sebagai instansi yang menangani perencanaan pembangunan lanjut Fajri juga mengingatkan peserta musrenbangdes di seluruh desa/kelurahan di Sidrap agar senantiasa memprioriotaskan usulan-usulan yang mendesak dan mengacu pada visi-misi bupati.

Dibagian akhir, Lurah Manisa, Malik Zain berkomitmen untuk melaksanakan musrenbangdes ini dengan sebaik-baiknya dalam melahirkan usulan-usulan prioritas di wilayah ini. 'Saya ucapkan selamat melaksanakan acara ini semoga bermafaat bagi kepentingan rakyat," ungkapnya. (edy)

Wednesday, January 25, 2012

SIDRAP — Salah satu perwujudan prinsip transparansi dalam PNPM -MPd adalah diadakannya musyawarah pertanggungjawaban pengelolaan dana kegiatan kegiatan, baik di tingkat kecamatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) maupun di tingkat desa/kelurahan atau TPK.

Seperti yang berlangsung di Kecamatan Watangpulu, Sidrap, Rabu, 27 Januari 2012, BKAD Kecamatan Watangpulu menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban dan tutup buku.  

Menurut Fasilitator Kecamatan (FK) PNPM Watang Pulu, Nurhayati, MAD tutup buku UPK yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan yang setiap tahun dilakukan di tingkat kecamatan dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan dana PNPM-MPd dalam satu tahun anggaran oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Selain itu, kata dia, forum tersebut juga membahas perencanaan keuangan UPK untuk tahun anggaran selanjutnya. MAD tutup buku UPK Kecamatan Watang Pulu, dihadiri PJOKab (Penanggungjawab Operasional Kegiatan Kabupaten), Kasi Pemerintahan (mewakili Camat Watang Pulu), BKAD, BP-UPK (Badan Pengawas UPK) dan 6 orang wakil masing-masing desa dan kelurahan yang terdiri dari lurah/kades, 1 orang wakil masyarakat, 1 orang TPK, 3 orang wakil perempuan.

Kegiatan ini dibuka Kasi Pemerintahan Kecamatan Watang Pulu, A Kaimal. Dalam arahannya Ia mengharapkan momentum MAD ini dapat digunakan sebagai wadah dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun kemarin dan mengharapkan agar tahun ini koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan pengelola kegiatan dapat ditingkatkan, agar pelaksanaan program ini dapat dikawal dengan baik sehingga tidak menjadi kontraproduktif dari tujuan yang ingin dicapai.

Senada dengan hal tersebut, PJOKab juga mengharapkan agar semua semua pelaku dapat mencermati pelaksanaan PNPM MPd tahun 2011 lalu. “Kita perlu mengidentifikasi apa yang menjadi masalah, kendala dan tantangannya, sehingga dapat menjadi pengalaman yang dapat menjadi bahan perbaikan untuk selanjutnya,” katanya.

MAD tutup buku ini berlangsung cukup ramai dengan tanggapan-tangapan dan masukan - masukan terhadap Laporan pertanggungjawaban UPK, perencanaan keuangan UPK tahun 2012 yang terdiri dari estimasi pendapatan UPK dari jasa pengembalian SPP dan UEP, rencana perguliran, rencana anggaran operasional (RAO), hingga Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya UPK (RAPB). Musyawarah itu juga membahas pemanfaatan untuk dana surplus UPK tahun 2012, di mana dalam musyawarah ini telah disepakati pemanfaatan dana surplus UPK terutama dana sosial untuk RTM (rumah tanggah miskin) yang alokasinya maksimal 15 persen dari surplus bersih UPK tahun 2011 sebesar Rp12.315.258.

Dana itu sedianya akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan seperti sunatan masal, beasiswa untuk anak dari rumah tangga miskin (RTM), bantuan untuk korban bencana alam seperti banjir, kebakaran dan angin puting beliung dan untuk guru-guru ngaji yang kurang mampu. “Prosesnya paling lambat harus dilaksanakan atau dieksekusi 3 bulan setelah pelaksanaan MAD ini,” ujarnya. Menutup pertemuan musyawarah tersebut, fasililtator kabupaten mengharapkan agar kesuksesan yang telah diraih oleh UPK sampai tahun 2011 ini tidak membuat UPK terlena. Sebaliknya, UPK harus tetap meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal pendampingan dan bimbingan administrasi dan keuangan terhadap kelompok-kelompok binaan UPK (Nur/FK)

Friday, January 20, 2012


Oleh : Yuni/FK 

SIDRAP-- Awal dari segala kesuksesan dalam Pengelolaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan ( SPP) PNPM-MP adalah salah satunya verifikasi sebelum diberikan pinjaman. Verifikasi bertujuan untuk mencocokkan proposal usulan dengan yang sebenarnya dan anggota kelompok bisa memperoleh penjelasan tentang mekanisme pinjaman di PNPM Seperti Nampak digambar verifikasi usulan dilakukan oleh tim Verifikasi perguliran SPP di Kec.Baranti.

Satu hal yang sangat disyukuri bahwa setiap anggota kelompok mulai menyadari bahwa mereka tidak akan diberikan pinjaman jika mereka tidak mempunyai usaha dan antusias mereka untuk mengetahui Administrasi dalam Kelompok.

Dalam Melakukan verifikasi pun kami memperhatikan tingkat partisipasi mereka dalam merespon setiap apa yang kami tanyakan,sehingga menghilangkan rasa keragu-raguan kami dalam memberikan pinjaman,begitupun sebaliknya.Dalam Pemberian pinjaman kepada kelompok kami memegang prinsip “Kehati-hatian” karena pada dasarnya kami tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya jika diberikan pinjaman.Namun salah satu cara untuk menghilangkan keraguan kami dengan memperketat verifikasi usulan

jika kelompok tersebut kelompok perguliran maka kami hanya minta bahwa usahanya harus lebih berkembang lagi,Administrasi harus tertib dan pembayaran tepat waktu.Kami tidak mengharuskan kelompok banyak tapi bermasalah,meskipun sedikit kelompok dan awal kita rintis tapi kita bisa mengawasi maka insyaallah masalah yang berkaitan dengan SPP tidak akan pernah terjadi.
Oleh : Nur/FK


SIDRAP -- Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MP Kecamatan Watang Pulu berhasil melahirkan 'kelompok executing' Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di wilayahnya. Kelompok adalah kelompok SPP Kamboja I Kelurahan Bangkai.

Pengakuan dan atau kenaikan status kelompok SPP Kamboja I Kelurahan Bangkai ini ditetapkan pada 16 November 2011 silam melalui forum MAD perguliran. Hal ini dikatakan Ketua Forum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Sidrap H Mustakim Halede, Jumat, 20 Januari 2012, kemarin.

Dalam perjalanannya kata Mustakim, kelompok SPP kamboja I yang diketua oleh Santi Mahmud ini telah melalui proses penilaian yang sangat panjang, baik secara administrasi, keorganisasian hingga pengelolaan simpanan dan pinjaman yang dijalankannya. Hasilnya kata dia, kelompok ini dianggap layak atau bisa menjadi kelompok executing.

Lebih jauh Mustakim menuturkan, sebagian besar anggota SPP Kamboja I Desa Bangkai ini berasal dari kalangan ibu-ibu rumah tangga yang mengembangkan usahanya pada sektor perdagangan (Jual barang campuran di pasar, red). "Total anggota berjumlah 20 orang dan bersepakat membentuk kelompok SPP pada 12 Oktober 2008 lalu," katanya.

Seiring dengan waktu, lanjutnya, anggota binaan kelompok SPP ini terus bertambah dan kini anggotanya sudah mencapai 33 orang. "Yang membuat saya lebih bangga lagi, sebab kelompok SPP ini juga mengelola dana gulir dengan modal kelompok yang berasal dari simpanan anggota sejak 2008 dan hingga terus berjalan lancar," ketusnya.

Mustakim berharap, kiranya kelompok executing Kamboja I Kelurahan Bangkai ini bisa menjadi percontohan bagi kelompok–kelompok SPP lainnya di Sidrap, kiranya SPP yang lainnya bisa berkembang menjadi kelompok yang lebih maju dan mandiri. "Ini harapan saya selaku ketua forum BKAD Sidrap," ujar Mustakim menutup. (*)

SIDRAP -- Setelah lowong cukup lama, jabatan sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tellu Limpoe akhirnya terisi.

Sekretaris UPK yang lama M Basri resmi menjabat ketua definitif. Sementara posisi yangditinggalkannya, diisi oleh Hendra. Pria jebolan sarjana komputer ini terpilih melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus yang digelar, Jum'at 20 Januari 2012.

Selain pemilihan sekretaris dan penetapan ketua UPK di wilayah ini, pelaksanaan MAD yang dilaksanakan oleh Forum Badan Kerjasama AntarDesa (BKAD) Tellu Limpoe ini, juga mengagendakan tutup buku tahun anggaran (TA) 2011.

Hadir di acara ini, Camat Tellu Limpoe, M Arsul SIP sekaligus membuka acara ini secara resmi, tampak pula Ny Mardiana Momon SPd mewakili fasilitator kabupaten (Faskab), Ketua BKAD Tellu Limpoe M Akib Ali, A Munir dan Faita SE selaku FK serta utusan para desa/kelurahan.

Camat Tellu Limpoe M Arsul dalam arahannya mengatakan, pelaksanaan PNPM MP di kecamatan yang dipimpinnya ini mengalami kemajuan signifikan. M Arsul berharap, pelaksanaan PNPM MP ke depan senantiasa bisa berjalan lebih baik lagi.

Dalam arahannya itu, M Arsul juga mengimbau jajaran pelaksana PNPM MP di Tellu Limpoe untuk menjalin kerjasama dengan pihak media dalam mensosialisasikan setiap program dan hasil kegiatan yang telah dicapai selama ini.

"Jujur saya katakan, teman-teman di PNPM telah berbuat banyak untuk kemajuan wilayah ini. Sayangnya, semua itu kurang terpublikasi di media, baik di media cetak maupun elektronik untuk diketahui masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ny Mardiana Momon berharap, dengan selesainya agenda pemilihan sekretaris dan penetapan ketua UPK PNPM MP Tellu Limpoe yang baru, pelaksanaan PNPM MP diwilayah ini bisa berjalan lebih baik lagi.

Terpisah, sekretaris UPK terpilih Hendra berjanji akan melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya, " Insya Allah, kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada saya ini akan saya jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab," ungkap Hendra. (edy)

Monday, January 16, 2012


SIDRAP -- Peringatan dini ditujukan kepada sejumlah perangkat Program Nasional Pemberdayaan Nasional Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Sidrap agar lebih serius bekerja.

Sebab jika tidak alias malas menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan, status kepengurusannya bisa saja ditinjau ulang dan memungkinkan untuk diberhentikan.

Penegasan ini dilontarkan Ketua Forum BKAD Sidrap Mustakim Halede menghadiri acara monitoring dan evaluasi (Monev) PNPM MP tingkat Kecamatan Watang Pulu yang berlangsung, Senin, 16 Januari, kemarin.

Dewasa ini, lanjut Mustakim, sudah ada sejumlah pengurus UPK di tingkat kecamatan yang terpaksa diberhentikan lalu diganti dengan pengurus baru melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus/luar biasa.

Alasan pemberhentiannya kata Mustakim, tak lain dan tak bukan karena pengurus UPK yang bersangkutan dianggap malas atau sudah tidak mau peduli lagi menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya.

"Banyak contoh kasus seperti ini yang telah ditindaklanjuti di kecamatan. Tentunya langkah ini ditempuh agar program kerja yang telah direncanakan tidak akan mandek gara-gara ada pengurus yang malas," lontar Mustakim.

Selain menyinggung kadar kinerja UPK dan BKAD, Mustakim juga mengingatkan kalangan tim pemelihara aset dan hasil-hasil kegiatan fisik PNPM di 10 kecamatan yang ada di Sidrap.

Dalam penilainnya, Ketua Forum BKAD Sidrap Mustakim ini juga mengharapkan keseriusan tim pemelihara dalam menjalankan amanah yang telah diberikan.

"Bukan cuma UPK dan atau pengurus BKAD yang bisa dievaluasi pekerjaannya. Melainkan teman-teman tim pemelihara PNPM di kecamatan harus memperhatikan tugas-tugasnya," tegas Mustakim.

Mustakim mengatakan, saat ini puluhan bahkan ratusan proyek yang telah dikerjakan oleh PNPM perlu mendapatkan perhatian dari tim pemelihara di lapangan.

"Kasihan kalau selama ini teman-teman sudah bekerja maksimal membangun sejumlah fasilitas di desa, namun hasil yang telah ditunjukkan justru dibiarkan terbengkalai tidak ada yang merawatnya," ujarnya.

Tugas utama tim pemelihara yang telah dibentuk kata Mustakim yakni menjaga dan memelihara aset-aset hasil kegiatan PNPM yang telah dilaksanakan tersebut agar tidak secapt rusak.

Sebelumnya, Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (Pjokab) PNPM Sidrap, Syaifuddin juga mengingatkan seluruh Fasilitator Kecamatan (FK) PNPM yang ada di Sidrap untuk selalu memperhatikan aset PNPM tersebut.

Syaifuddin bahkan meminta seluruh FK agar segera turun ke setiap lokasi proyek yang telah dikerjakan untuk dberi tanda prasasti di setiap kegiatan yang telah direncanakan.

Tujuannya agar proyek-proyek semisal pembuatan talud, drainase, perintisan jalan maupun mengerasan jalan desa dan lainnya yang telah dikerjakan, tidak dimanfaatkan kontraktor lainnya saat pemeriksaan berlangsung.

"Kita tidak harapkan ada proyek yang telah dikerjakan oleh PNPM justru diakui kontraktor lainnya sebagai proyeknya. Kekwatiran ini bisa saja terjadi manakala proyek tidak diberi tanda atau prasasti usai dikerjakan," tukasnya. (edy)

ASSOSIASI Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) adalah salah satu organisasi resmi Kepala Desa (Kades) dan menjadi partner pemerintah.

Peran, eksistensi serta legalitasnya sudah lama diakui pemerintah. Bahkan masyarakat desa sekalipun.

Sayangnya. Meski demikian, keberadaan APDESI, khususnya APDESI Sidrap belum berada pada konteks yang diharapkan.

Sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat desa, para Kades bukan tidak pernah menemui sejumlah kendala-kendala.

Salah satunya yakni ketersediaan sarana sekretariat organisasi ini. Di Sidrap, meski kepengurusannya sudah lama terbentuk namun hingga kini belum memiliki sekretariat.

Tak hanya itu, harapan demi harapan para Kades yang tertuang dalam buku catatan harian APDESI Sidrap, belum semuanya diwujudkan pemerintah daerah.

Olehnya, melalui rubrik kabar desa di media ini, saya selaku Ketua APDESI Sidrap sangat berterima kasih andai saja bapak Bupati H Rusdi Masse berkenan mendengarkan keluhan kami.

Salah satu yang mendasar dan menjadi impian teman-teman di APDESI saat ini yakni harapan adanya sekretariat APDESI di kota Pangkajene.

Kenapa, karena memang selama ini APDESI Sidrap belum pernah memiliki sekretariat khusus sebagaimana dengan APDESI lainnya yang ada di Indonesia.

Terlepas dari keinginan itu, APDESI Sidrap juga mengharapkan agar pemerintah daerah berkenan memperhatikan kesejahteraan para kades.

Misalnya saja agar pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) bisa dicukupkan sampai 10 persen.

Saya juga ingin mengatakan bahwa sebagai pejabat publik, sudah saatnya pemerintah daerah meperhatikan tunjangan jabatan kepada para Kades yang selama ini belum pernah menikmatinya.

Sebagai pejabat publik, mungkin para kades juga mendambakan tambahan pendapatan semisal tunjangan jabatan.

"Selama ini, kami selaku Kades belum pernah mendapatkan tunjangan jabatan. Terlebih gaji kami lebih rendah dibandingkan Sekdes,".

Demikian juga dengan tunjangan-tunjangan lainnya semisal tunjangan hari tua, kesehatan dan purna bhakti, selalu menjadi impian para Kades di Sidrap.

"Permintaan kami andai bisa, agar Pemkab bisa menyisihkan sebagian dana melalui APBD untuk kesejahteraan para Kades". (*)

Oleh : H.M. Jufri*)
Ketua APDESI Kabupaten Sidrap