Wednesday, June 26, 2013

Bahwa kita ketahui kecamatan Kulo terdiri dari 6 desa, dimana letak lokasi sekertariat UPK kecamatan Kulo masih di tempat kantor Camat dengan jarak lokasi unit BRI yang di tempati UPK membuka rekening sekarang berjarak sekira 10 kilometer.
Tidak hanya UPK yang merasakan mungkin masyarakat juga merasakan, seperti halnya dengan kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan yang diwajibkan untuk membuka rekening kelompok, sehingga kelompok SPP juga membuka di lokasi kecamatan Panca Rijang yag juga merupakan tetangga kecamatan Kulo.                    
Sering sekali kelompok SPP yang ada di kecamatan Kulo, yang membayar iyuran bulanan SPP di pukul 14.30 wita atau diatasnya, sehingga terkadang dana pembayaran kelompok SPP bermalam, padahal dalam aturan petunjuk SOP program tidak boleh, melihat kondisi tersebut bagaimanalah fasilitasnya dalam pengadaan BRI unit di lokasi kecamatan Panca Rijang, sehingga bisa memudahkan dalam proses perbankan, begitu juga dengan masyarakat.(**)
PROGRAM Simpan Pinjam kelompok Perempuan dan Usaha
Ekonomi Produktif (SPP/UEP) di Kabupaten Sidrap, layak menjadi contoh
daerah-daerah lainnya.

Sub kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan di Bumi Nenek Mallomo ini, terbukti mampu meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Ratusan bahkan puluhan ribu warga yang hidup pas-pasan di Sidrap,
telah mampu berusaha (Mandiri) dengan memanfaatkan dana bergulir
SPP/UEP ini.

Di Sidrap, program SPP/UEP ini telah berlangsung sejak 2007 silam.
Berkat pengelolaannya yang bagus dan transfaran, program SPP/UEP ini
akhirnya diakui keberhasilannya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Sidrap.

Fasilitator Keuangan (Faskeu) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sidrap,
M Taufik, Rabu, 26 Juni, memaparkan, program SPP/UEP ini dijalankan di
10 kecamatan yang ada di daerah ini.

Nah kata Taufik, salah satu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang
berhasil menjalankan program SPP/UEP di Sidrap, yakni UPK PNPM Mandiri
Perdesaan, Kecamatan Watang Pulu.

Menurut Taufik, UPK Watang Pulu saat ini telah berhasil mengelola dana
SPP/UEP Rp 7.778.242.500,-, meliputi, dana SPP Rp. 7.709.142.500,- dan
dana UEP Rp. 69.100.000,.

Dana ini, berasal dari dana APBN dan APBD, mencapai Rp1.131.192.500,-.
Ada juga berasal dana perguliran atau dana pengembalian dari kelompok
SPP/UEP.

Data terkini kata Taufik, sudah ada dana digulirkan kembali yang
jumlahnya mencapai Rp6.647.050.000,-. Dana ini disalurkan kepada
masyarakat melalui kepompok binaan masing-masing.

"Dengan demikian, saat ini, UPK Watang Pulu telah mampu mendanai
kelompok SPP/UEP mencapai 86 kelompok, dengan jumlah penerima manfaat
mencapai 1.399 Orang," ujar Taufik.

Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Watang Pulu, Mustari mengatakan,
saldo pinjaman yang kini telah beredar di kelompok SPP di wilayahnya
Rp 1.308.322.827,-,

"Dari hasil pengelolaan asset produktif atau yang diperoleh dari saldo
pinjaman plus saldo bank dan saldo kas yang telah dikelola oleh UPK,
kini nilainya Rp 1.730.877.517,-," ujarnya.

Mustari melanjutkan, keberhasilan ini, tercermin dari persentase
tunggakan yang terjadi hingga 2013 mencapai 0,05 persen, dimana
tingkat pengembalian hingga 99,95 persen.

Meski dinilai berhasil kata Mustari, namun ini bukan berarti SPP yang
dijalankan bebas tunggakan. Ada tunggakan 2 kelompok di Desa
Mattirotasi dan Kelurahan Batu Lappa Rp3.031.167,.

Ketua Forum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Sidrap,
Mustakim Halede, menilai, pengelolaan SPP/UEP di 10 kecamatan di
Sidrap saat ini patut diacungi jempol.

Mustakim tidak sekadar memujinya. Sebab, kata dia, ada indikator
keberhasilan yang dicapai. "Semuan ini adalah akumulasi dari kerjasama
yang baik antar semua pelaku," katanya.

Di Sidrap, beber Mustakim, semua elemen PNPM Mandiri Perdesaan
berfungsi dengan baik. Ada kerjasama serta ditunjang dengan
berfungsinya semua lembaga-lembaga pendukung UPK seperti BKAD, BP-UPK
dan tim verifikasi

Forum BKAD tambah Mustakim, punya peran yang lebih besar dalam
mendukung menyupport pengelolaan SPP/UEP di daerah ini. BKAD kata dia
adalah salah satu lembaga pelestari aset produktif.

"tentu saja, forum BKAD ini juga berkewajiban mengkoordinir kerjasama
antara desa yang ada di kota beras ini," ungkapnya.

Menurut Mustakim, salah satu tolak ukur keberhasilan pengelolaan dana
bergulir, utamanya di Kecamatan Watang Pulu, dengan berhasilnya
dibentuk dan dibina kelompok executing atau kelompok pengelola di
Kelurahan Bangkai.

Keberadaan kelompok executing ini, telah membantu UPK dalam
mengembangkan pengelolaan dana bergulir di Bangkai. "Ini yang perlu
dipahami, tentu saja hal ini berbeda dengan di daerah-daerah lainnya,"
tandas Mustakim.

Sementara itu, Fasilitator Kecamatan (FK) PNPM Mandiri Perdesaan
Watang Pulu, Nurhayati, mengatakan, salah satu rahasia memperkecil
tunggakan di masyarakat, dengan melakukan sosialisasi.

Sosialisasi kata Nurhayati mutlak dilakukan, mulai dari tingkat desa,
kelurahan hingga kecamatan dengan menjadikan kelompok SPP sebagai
sasarannya.

Tentang aturan dan mekanisme dana perguliran SPP ini kata Nurhayati,
masyarakat terlebih dahulu membentuk satu kelompok dengan mengusulkan
suatu kegiatan pemberdayaan.

"Nah, masyarakat yang ingin mendapatkan dana SPP ini, awalnya
membentuk kelompok, lalu di survey. setelah itu, mereka membuat
proposal dan diajukan untuk di verifikasi, ada juga dokumen penunjang
seperti fotocopy KTP dan Foto berwarna," terang Nurhayati.(**)

Monday, March 11, 2013

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan digelar di Sidrap. Usulan program yang harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, menjadi poin penting di Musrenbang Kecamatan ini.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Integrasi PNPM di Sidrap, dijadualkan berlangsung selama tiga hari, sejak, Senin, 11, 13 dan 14 Maret di 11 kecamatan. Kemarin, serentak berlangsung di empat kecamatan, yakni, Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo dan Watang Pulu.

Di Kecamatan Watang Pulu, Musrenbang dibuka Kepala Bappeda Sidrap, Sudirman Bungi, diwakili Abdul Hadi. Dalam uraiannya, dia mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar usulan prioritas TA 2014 benar-benar merupakan usulan yang menyentuh kepentingan bersama.

Selanjutnya, kata Hadi, usulan prioritas harus dipastikan menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan program kegiatan SKPD pada APBD 2014, sehingga sebelum penetapan RAPBD nanti, seluruh SKPD perlu melakukan sinkronisasi program dan kegiatan.

Maksudnya, agar musrenbang lebih bermakna serta berkelanjutan jika SKPD mensinkronkan kegiatan yang ada di unit kerjanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dana yang ada di SKPD pemanfataannya lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Demikian juga Camat Watang Pulu, Abdul Waris Sadik menyampaikan, bila suatu perencanaan telah disusun dengan rapi dan matang, maka pada gilirannya akan diyakini jika sistem penyelenggaraan pemerintahan akan berlangsung baik sesuai dengan harapan masyarakat serta visi dan misi pemerintah daerah.

Kegiatan Musrenbang di Kecamatan Watang Pulu ini dipandu Ketua Badan Kerjasama Antardesa (BKAD) Watang Pulu, Mustakim Halede yang dihadiri Ketua Fasilitator Kecamatan (FK), Nurhayati, Ketua UPK, Mustari dan sejumlah perwakilan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap.

Sekadar diketahui, dalam rangka efektifitas proses perekapan dan hasil usulan desa hingga kecamatan, Bappeda Sidrap sengaja merancang khusus pelaksanaan Musrenbang dengan menggunakan sistem informasi manajemen.

FK PNPM MPd Kecamatan Watang Pulu, Nurhayati mengatakan, Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait, berdasarkan masukan dari desa dan kelurahan.

Masukan tersebut kata dia, sekaligus sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang diajukan kepada SKPD terkait sebagai dasar penyusunan rencana kerja SKPD pada tahun berikutnya. "Proses integrasi program, memungkinkan terjadi penataan ulang prosedur kerja, perencanaan partisifatif ke dalam sistem pembangunan reguler," katanya.

Proses pemberdayaan masyarakat yang bersifat kontekstual, mengarah pada penyelesaian masalah dan merumuskan langkah operasional yang praktis. Tujuan Musrenbang ini, untuk menyepakati prioritas usulan kegiatan kecamatan, prioritas usulan kegiatan untuk alokasi program nasional dan provinsi serta penetapan pendanaan kegiatan PNPM MPd 2012.

Tujuan lainnya, penetapan usulan prioritas PNPM 2013 serta pemilihan dan penetapan delegasi ke Musrenbang kabupaten. "Jadi Musrenbang ini melibatkan, delegasi desa terdiri dari kades/lurah, BPD atau LPM, tokoh masyarakat, wakil perempuan minimal tiga, SKPD tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintahan kecamatan, DPRD dan FK PNPM," ungkapnya.(Fasilitator Kecamatan PNPM MPd Kecamatan Watang Pulu, Nurhayati Jafar)
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Sidrap, mulai berlangsung, Senin, 11 Maret. Warga berharap, usulan prioritas yang diajukan benar-benar dapat direalisasikan di 2014.

Warga yang melaksanakan musrenbang di empat kecamatan, kemarin, yakni, Kecamatan Watang Pulu, Baranti, Panca Rijang dan Kulo, dominan mengusulkan pembangunan infrastruktur pertanian.

Di Kelurahan Uluale, Kecamatan watang Pulu misalnya, warga berharap agar pada 2014 mendatang, pemerintah berkenan menyulap lahan menjadi jalan tani sepanjang 700 meter. Demikian juga, warga di Desa Ciro-ciroe berharap adanya pintu air dibangun.

Di Kelurahan Batulappa, warga juga mengusulkan adanya pengeresan jalan lingkungan sepanjang 1000 meter. Sementara di Desa Carawali, warga meminta adanya pembangunan lening saluran irigasi sepanjang 2000 meter serta pengerasan jalan di Kelurahan Arawa.

Camat Watang Pulu, Abdul Waris Sadik, mengatakan, usulan warga melalui musrenbang 2013 untuk perencanaan 2014 mendatang telah melalui pengkajian dan survey lapangan. Seluruh usulan warga ini kata dia, selayaknya menjadi bahan pertimbangan pemerintah, utamanya lintas sektoral, SKPD maupun PNPM Perdesaan.

Kepala Bappeda Sidrap, Sudirman Bungi diwakili Abdul Hadi menjelaskan, usulan prioritas desa dan kelurahan ini, nantinya akan di singkronkan kembali dengan rencana kerja (Renja) SKPD masing-masing. Usulan kegiatan yang memungkinkan digarap PNPM Perdesaan, akan dialihkan untuk dikerjakan.

Menurut Hadi, proses perencanaan pembangunan yang berlangsung saat ini melibatkan pelaku PNPM Perdesaan di 10 kecamatan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang direncanakan, selalu terintegrasi dengan keinginan warga yang lahir melalui PNPM. (Ketua UPK PNPM MPd Watang Pulu, Mustari)

Thursday, March 7, 2013

UNIT Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Panca Lautang melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku tahun 2012, belum lama ini.

Salah satu hal penting yang diputuaskan dan disepakati yakni pembagian alokasi surplus untuk dana Rumah Tangga Miskin (RTM) sekira 20 persen atau sebesar Rp20.127.400,-. 

Dari 71 proposal calon pemanfaat dari 10 desa/kelurahan terdapat 70 orang RTM yang lolos verifikasi dengan kriteria antara lain ; Masuk dalam Daftar penerima Raskin, penghasilan dibawah Rp. 500.000,- per bulan, menumpang hidup, tidak punya lahan dan banyak tanggungan/KK. 

Jenis bantuan yang akan diserahkan antara lain jenis sembako dan  ternak, yang rencana penyalurannya dimulai per tgl 06 Maret 2013 di lokasi masing-masing pemanfaat. 

Penyaluran bantuan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh Tim Eksekusi Dana RTM. 

Pengadaan sembako dan ternak dilakukan oleh tim ini dengan cara membeli sembako atau ternak dari anggota kelompok SPP yang dekat disekitar lokasi RTM, ini dilakukan untuk menghemat biaya transpor tim eksekusi dalam menyalurkan bantuan. (**)

BARU-baru ini, tepatnya, Rabu, 20 hingga 21 Februari 2013 lalu, Desa Tanatoro merasa terhormat dengan adanya kunjungan tim pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Sidrap.

Betapa tidak, karena yang dikunjungi di desa tersebut adalah Tim Pemelihara PLTA-MH yang didanai oleh PNPM MPd TA.2009 sebesar Rp.104.570.100,- dan swadaya masyarakat berupa dana sebesar Rp.197.250.000 (lebih besar dari Bantuan PNPM MPd).

Tidak pernah membayangkan akan dikunjungi oleh Tim Penilai dari Pokja RBM Sidrap mengingat kondisi jalanan untuk sampai dilokasi Desa Tanatoro sangat parah dan memprihatinkan yakni berupa jalan Tanah liat dan berbatu dan lebih parah lagi jika pada musim penghujan.
   
Dalam kunjungan ini dipimpin oleh FasKab, dalam hal ini Mardiana Momon beserta Tim Pokja RBM dijemput oleh Tim Pemelihara di Desa tetangga yakni Desa Betao Riase dengan mengendarai Ojek khusus (motor modifikasi/pengemudi lokal trampil).

Bahkan beberapakali Rombongan harus berjalan kaki jika melalui jalan yang terjal kurang lebih enam kilometer baru sampai di Sekertariat TP3 PLTMH.
   
Tim Pokja RBM disambut oleh warga desa beserta Tim Pemelihara PLTMH Baramasse Dusun Lemo menjelang Magrib dan lansung verifikasi faktual administrasi Pembukuan iuran pembayaran Listrik TP3 PLTMH dan wawancara lansung dengan Pengurus TP3 PLTA-MH yaitu Ketua Abd Rasyid, sekertaris, Subhana, Bendahara, Abd Rahman, 

Operator Turbin1: Herman, Operator Turbin 2: Mahmud L beserta sebagian Warga Desa, terkait pula pembahasan PerDes mengenai TP3 PLTA-MH dan Rencana Kerja Tim Pemelihara hingga larut malam masih bersemangat.
   
Keesokan harinya tepat hari Kamis 21 Februari 2013 oleh Tim Pokja RBM Kabupaten dipinpin oleh FasKab melanjutkan Penilaian ke Lokasi Turbin dengan kekuatan 30.000 kw yang mampu memberikan penerangan warganya sampai 118 KK yang tersebar di tiga Dusun dan juga bagi fasilitas umum seperti Mesjid dan Sekolah-sekolah dengan berjalan kaki mulai pagi sampai Tengah hari baru tiba di Lokasi Turbin dengan menelusuri Saluran air ke Turbin.

Namun ada hal menarik sehingga Tim Pokja tidak merasa kecapaian karena sepanjang Lokasi perjalanan banyak potensi pohon Buah-buahan seperti Durian, Rambutan dan Lansat yang elok dipandang mata, dan tidak jarang istirahat sambil menikmati Buah-buahan tadi.

Dilokasi Tubin oleh Operator 1 dan 2 dengan telaten dan sabar menjelaskan Prinsip kerja dari Turbin yang perawatannya harus intensif, yakni rutin memberikan pelumas, oli dan membersihkan kotoran daun-daunan yang masuk disaluran setiap hari.

Dan, tidak jarang pula terjadi kerusakan/keausan peralatan Turbin, tetapi hal ini dapat diantisipasi dengan Kas Tim Pemelihara PLTMH yang dipungut ke pemanfaat sebesar Rp.18.000 per KK per bulannya, namun ada pengecualian bagi Rumah Tangga Miskin tidak dibebankan tetapi turut aktif berswadaya gotong Royong setiap minggunya membersihkan sampah di sepanjang saluran Turbin tersebut.

Semoga Turbin PLTMH Desa Tanatoro ini dapat tetap terpelihara oleh masyarakat sampai kapanpun hingga anak cucu kami (Kalau perlu hingga Kiamat) kunci dari pembicaraan sebelum berpisah pada Ketua Tim Pemelihara kepada Tim Pokja RBM Kabupaten. (**)


Jumat, 22 Februari 2013 lalu, merupakan hari yang sangat melelahkan bagi pelaku PNPM MPd tingkat Kecamatan Panca Rijang dan Tellu Limpoe.

Hari itu, Unit Pengelola Kegiatan di dua kecamatan tersebut dikunjungi tim auditor dari propinsi, dalam hal ini RMC V/Asisten FMS. Agenda kunjungan auditor RMC V/Asisten FMS ini turut diamini tim fasilitator kabupaten (Faskab)

Dalam kunjungan itu terungkap, asset produktif UPK Panca Rijang hingga akhir Februari 2013 Rp. 1.143.532.392 dengan jumlah Kelompok SPP sebanyak 101 kelompok, tersebar di 8 desa/kelurahan.
Yang sangat unik adalah pada saat proses audit  berjalan ternyata beberapa pelaku dari desa seperti halnya KPMD, TPK.

Begitupula BKAD dan PJOK yang secara kebetulan menyaksikan proses audit  ternyata sangat tegang menyaksikan proses audit tersebut di sekretariat UPK.

Ini merupakan sejarah yang perlu menjadi catatan buat siapapun baik pelaku tingkat kecamatan maupun tingkat desa.

Audit dimulai sekitar pukul 10.00 wita namun seiring berputarnya jarum jam, orang-orang sudah menikmati indahnya istirahat di malam hari, hanya suara bunyi ayam sesekali terdengar  namun hal lain yang terjadi di sekretariat UPK audit terus berjalan akhirnya tidak  terasa  ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 1.30 wita (larut malam). Saat itu pula baru sadar kalau sudah masuk tanggal 23 Februari 2013.

Dari hasil kunjungan tim audit tentunya pelaku PNPMMP tingkat kecamatan Panca Rijang merasa bersyukur dan berbangga bahwa apa yang dibutuhkan tim audit dapat dipenuhi, namun ada berapa masukannya sekaligus menjadi catatan-catatan kecil yakni perlunya perbaikan:

SOP perguliran, dana  yang akan dipakai khusunya sisa DOK PNPM untuk kegiatan pelatihan kelompok SPP supaya diperjelas RAB dan realisasi penggunaannya, yang baik dipertahankan dan yang belum baik jadi perhatian FK/FT untuk lebih baik lagi.

Pada dasarnya kegiatan audit di PNPM MP baik dari pihak internal maupun external bukan hal yang baru lagi karena salah satu Prinsip yang dianut adalah Transparansi dan Akuntabilitas sehingga siapapun yang datang dan kapanpun waktunya pelaku-pelaku yang ada di desa dan di kecamatan harus selalu siap menerima auditor suka atau tidak suka, mau atau tidak mau proses ini harus berjalan.

Dari audit tersebut dapat dipetik hikmanya bahwa sekecil apapun penggunaan dana harus ada bukti bukti transaksi begitupula dalam hal proses kegiatan harus jelas outputnya. ** Hartati Patang (FK)/Deli Yamin (FT)



WARGA, khususnya petani di Desa Bulo dan sekitarnya, Kecamatan Panca Rijang, Sidrap, tak lagi kesulitan dalam mengangkut hasil pertaniannya. Akses di wilayah itu telah terbuka lebar bersamaan dengan dibangunnya sebuah jembatan gantung.

Dulu, sebelum jembatan gantung ini dibangun, petani di desa ini dan sekitarnya sangat sulit menjangkau areal perkebunan mereka. Bukan cuma itu, masyarakat yang berdiam di Desa Bulo maupun dari desa tetangga, seperti Desa Bulo Wattang dan Cipotakari harus bersusah payah berjalan kaki dan atau menaiki kuda untuk menjangkau perkebunan atau sawahnya.

Namun, sejak bangunan jembatan gantung ini ada, petani dan warga tidak lagi merasa sulit untuk menjangkaunya. Terlebih jalan yang menghubungkan antara satu desa dengan desa lainnya juga sudah membaik.

"Hasil pertanian kami sudah jauh lebih meningkat di bandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ya, maklum saja, dulu kita sangat terkendala oleh akses jalan dan jembatan penghubung karena adanya Sungai Rappang. Tapi sekarang tidak lagi," ujar Umar, 40 tahun, salah seorang petani asal Desa Bulo, Jumat, 8 Maret.

Perihal jembatan gantung ini kata Umar, dibangun pada 2011 menggunakan anggaran program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM MPd). "Kalau tidak salah, idenya muncul sekitar 2010 lalu, saat itu warga mengusulkannya melalui Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP)," ungkapnya.

Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Panca Rijang, Gunawan yang dihubungi terpisah membenarkan pembangunan jembatan gantung tersebut memanfaatkan anggaran PNPM MPd TA 2011. "Kalau tidak salah, pagu anggarannya Rp221 juta lebih," lontar Gunawan.

Menurutnya, bangunan jembatan gantung tersebut diusulkan melalui rapat MDKP tingkat desa dan ditindaklanjuti melalui Musyawarah Antar Desa Penetapan (MAD-P)  tingkat kecamatan. Panjangnya sekitar 45 meter," papar Gunawan.

Senada diungkapkan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tati. Dia mengatakan, bangunan jembatan gantung tersebut dibangun 2011 lalu dan baru rampung dikerjakan sekira Februari 2012 lalu.
Tati menggambarkan, Desa Bulo terletak di bagian timur Kecamatan Panca Rijang, Sidrap. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Bulo Wattang yang terletak di sebelah barat.
"Sedangkan Desa Cipotakari berada di sebelah timur, dan, Kecamatan Wattang Sidenreng pas berada di bagian selatan," ujar Tati. (**)

Thursday, February 28, 2013

Warga Kanyuara Bentuk TPK PNPM Baru

SIDRAP -- Melalui proses musyawarah mufakat, warga Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM Mandiri Pedesaan untuk proyek Tahun 2013. Musyawarah digelar di Aula Kantor Kelurahan Kanyuara, belum lama ini, diikuti tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan aparat kelurahan setempat.

Musyawarah dipimpin Fasilitator PNPM MPd, Imas, diawali dengan pembubaran TPK Tahun 2012. "TPK PNPM 2012 resmi dibubarkan, pertangungjawaban pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan 14 Januari lalu, dan telah diterima oleh masyarakat,"jelas Imas.

Selanjutnya, Imas mempersilakan peserta untuk mengajukan usulan calon TPK yang baru. Setelah berdiskusi kurang lebih 30 menit mereka sepakat menunjuk Laenggeng Kote sebagai ketua, Hermin sebagai sekretaris dan Hasni Tandi selaku bendahara. Diketahui, Hermin dan Hasni Tandi merupakan anggota TPK tahun 2012.

Sementara Laenggeng Kote yang juga Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Sidrap menganggap pegangkatan dirinya itu sebagai amanah.

"Sebenarnya saya berharap ada teman-teman yang lain bisa mengisi posisi ini, apalagi terus terang saya harus membagi waktu dengan pekerjaan kantor. Tapi jika ini keputusan bersama, saya siap melaksanakannya,"ujar Laenggeng.

Laenggeng berharap dukungan segenap masyarakat Kanyuara dalam melaksanakan program-program nantinya.  "Kami sadar program ini hanya bisa berjalan jika ada partisipasi bapak dan ibu sekalian,"sambung Laenggeng.

Selain menetapkan TPK, musyawarah tersebut juga mengangkat 2 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang baru. Keduanya adalah Lawaru dan Ana Pesona.

Sementara itu, ditunjuk sebagi Ketua TPK PNPM MPd Kelurahan Kanyuara, Laenggeng Kote langsung memimpin pembuatan Draft Usulan atau Draft Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kelurahan Kanyuara. Draft ini yang menjadi acuan pengusulan program Kelurahan Kanyuara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mendatang. (**)
SIDRAP -- Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di tingkat Kecamatan Tellu Limpoe, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kamis (31/1) lalu, digelar Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku 2012, di Aula kantor Camat Tellu Limpoe.

Palaksanaan MAD ini, dipimpin ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Tellu Limpoe Muhammad Akib Ali, dihadiri oleh Fasilitator Keuangan (Faskeu) Kabupaten Sidrap Taufik Abbas, Fasilitator Tehnik Kecamatan Tellu Limpoe, Faita serta ketua UPK Kecamatan Tellu Limpoe Basri dan undangan lainnya.

Ketua UPK Kecamatan Tellu Limpoe, Basri mengatakan, kegiatan tersebut digelar dalam rangka laporan pertanggungjawaban pengelolaan PNPM Mandiri pedesaan di wilayah itu, mulai laporan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan dilanjutkan hasil penyaluran Dana Operasional Kegiatan (DOK) kepada 9 Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Tellu Limpoe.

"Banyak manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat di wilayah ini dengan program ini, sehingga kita berharap para pengelola program ini, bisa lebih meningkatkan profesionalisme dalam mengelola PNPM-MP ke depan,"harapnya.

Untuk program PNPM 2013 di Kecamatan Tellu Limpoe, kata dia akan dikucurkan modal dana bergulir kepada SPP sekitar Rp 1 Milyar lebih, termasuk untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di sembilan desa dan kelurahan seperti kegiatan fisik senilai 800 juta.

Sementara Ketua BKAD Kecamatan Tellu Limpoe, Muhammad Akib Ali mengharapkan, agar semua pengurus PNMP Mandiri Pedesaan yang ada di wilayah itu, supaya bekerja sama dalam meningkatkan mutu pelayanan. sehingga kegiatan PNPM itu bisa  berjalan dengan baik.

”Jangan sampai pada saat pelaksanaan program ada yang melanggar aturan yang ada. Kalau hal itu terjadi, maka akan berakibat berkurangnya kepercayaan masyarakat,”katanya.

Untuk itulah Akib ALi mengajak semua komponen yang terlibat dalam PNPM itu, untuk bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat melalui program itu bisa terwujud. (**)


Tuesday, December 25, 2012

SIDRAP -- Kalangan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesan di Sidrap, menolak Erata (Draft) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) X yang dibuat oleh Manajemen Nasional Consultan (MNC).

Salah satu draft tambahan aturan ke UPK-an yang tidak disetujui pengurus UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Sidrap, terutama soal pembatasan masa kerja maksimal dua periode (Satu periode 3 tahun, red).

Hal ini ditegaskan Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Watang Pulu, Mustari, Rabu, 26 Desember. Gerakan penolakan Erata (Draft) PTO X ini, kata dia, turut diadvoksi Forum Komunikasi (Fokus) Nenek Mallomo (Nemal) Kabupaten Sidrap.

Mustari berpendapat, Erata (Draft) PTO X yang digagas MNC tersebut terkesan sangat merugikan, bahkan cenderung menyudutkan pengurus UPK. "Kita tidak mau semua potensi kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di UPK menjadi tanggung jawan UPK semata," ujarnya.

UPK di Sidrap lanjut Mustari mendesak Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pusat, meninjau ulang draft tambahan aturan yang sementra digelindingkan MNC tersebut.

"Sepanjang Erata (Draft) PTO X ini tidak digubris Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri, teman-teman pengurus UPK se-Sidrap akan memboikot laporan bulanan ke UPK-an," katanya. (**)

Wednesday, October 31, 2012

Kelompok kerja (Pokja) Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas) Kabupaten Sidrap menyiapkan penghargaan (Award) bagi pelaku-pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terbaik 2012.

Dalam pertemuan pengurus Pokja Rubelmas Sidrap bersama Forum Kerjasama Antar Desa (BKAD) Sidrap di Sekretariat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Watang Pulu, Rabu, 31 Oktober, memutuskan, ada delapan unsur pelaku PNPM yang akan dinilai kinerjanya.

Adapun delapan unsur pelaku PNPM tersebut adalah BKAD, TPM, TPPD, UPK, TPK, PL dan TPM serta SPP. Mengacu pada Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) tahun ini, terjadi penambahan penilaian kinerja setelah TPPD dan SPP masuk penilai tahun ini.

Fasilitator Kabupaten (Faskab) PNPM Mandiri Perdesaan Sidrap, Mardiana Momon mengatakan, masuknya TPPD dan SPP dalam penilai kinerja tahun ini didasari dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, sebagai motivasi atas kinerja tenaga pemelihara dan kelompok SPP yang selama ini tidak pernah menunggak.

Motivator Pokja Rubelmas Sidrap yang juga Ketua Forum BKAD Sidrap Mustakim Halede, mengatakan, pelaksaan workshop evaluasi atau pemberian penghargaan ini direncanakan berlangsung November atau Desember 2012.

Sementara Ketua Pokja Rubelmas Sidrap Akib Ali mengatakan, demi mengoptimlkan program penilain kinerja ini, telah disepakati membentuk tim penilai melibatkan Penanggungjawab Operasional (PJo) Kabupaten, Unsur faskab dan sejumlah Perwakilan Pokja RBM.

Menurut Akib, agenda pemberian award kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan terbaik Sidrap 2012 ini, akan diawali dengan studi lapangan, survei dan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait objek penilai di sepuluh UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Sidrap. (*)

Sunday, September 30, 2012

PELATIHAN. Pemateri dan peserta pelatihan CBM intens menyimak materi yang disajikan. Acara ini berlangsung selama dua hari di Wisma Tri Murti, Pangkajene


SIDRAP
-- Kelompok kerja (Pokja) Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten Sidrap, kembali menggelar pelatihan pengawasan berbasis masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah CBM.
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari di Wisma Tri Murti, Pangkajene ini, diikuti sedikitnya 30 tim pelatih masyarakat (TPM) dari 10 kecamatan yang ada di Sidrap. Setiap kecamatan mengutus tiga TPM.
Ketua Pokja Rubelmas Sidrap M Akib Ali, belum lama ini mengatakan, tujuan dilaksanakannya pelatihan ini, untuk menambah bekal ilmu atau wawasan bagi para TPM, utamanya di bidang pengawasan berbasis masyarakat untuk kelangsungan tugas-tugasnya dilapangan kelak. Selama pelatihan kata Akib, penitia menyiapkan sejumlah materi diantaranya terkait materi tahap penanganan masalah berbasis masyarakat yang dibawakan oleh Andi Kemal SH, mekanisme dan prosedur penanganan masalah yang dibawakan oleh konsultan CRC, Wahyuddin.
Selain itu, para peserta juga diberikan materi mengenai teknik mengindentifikasi masyarakat peduli serta konsep dan strategi pengawasan berbasis masyarakat dan pembangunan. Menurut Akib, kedua materi ini dibawakan oleh Wahidin dan H Mustakim yang tak lain adalah Ketua Forum BKAD Sidrap.(*)

Saturday, September 8, 2012


SIDRAP -- Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Sidrap, kembali menggelar pelatihan pemberdayaan bagi Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM).
Acara yang berlangsung di Aula Wisma Tri Murti Pangkajene, Kecamatan Maritengngae  ini, dibuka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sidrap, Awaluddin Ramli SIP MSi, sekaligus bertindak selaku salah satu pembawa materi.
Ketua Pokja Rubelmas Sidrap, Muh Akib Ali disela-sela kegiatan ini, kemarin, mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari aktifitas kegiatan Ruberlmas Sidrap tahun ini. Tahun lalu kata Akib, acara serupa kata dia juga pernah dilakukan tahun lalu.
Adapun tujuan yang akan dicapai dari pelatihan TPM ini, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya TPM yang akan bertugas melatih masyarakat pelaku kegiatan PNPM Mandiri di pedesaan.
Dikatakannya, kegiatan ini berlangsung selama dua hari dan diikuti 30 peserta, terdiri dari 10 kecamatan yang ada di Sidrap, "Setiap kecamatan mengutus perwakilannya sebanyak 3 orang untuk mengikuti acara ini," ujarnya.
Sebagaimana rencana pelaksanannya, pelatihan TPM PNPM MPd Sidrap akan berlangsung selama dua hari, sejak Kamis, 12 Juli dan keesokan harinya. Dihari pertama  kata Akib, disajikan materi terkait sistem pemberdayaan masyarakat serta mekanisme nya, dan hari kedua akan diberikan materi tentang kefasilitatoran. (edy)
SIDRAP -- Selasa 4 September, kemarin mungkin menjadi hari paling istimewa bagi pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) di Kecamatan Watang Pulu, Sidrap.
Bukan apa-apa, sebab dihari yang sama, untuk pertama kalinya tim suvervisi dari bank dunia (World bank) berkenan menginjakkan kaki khusus di wilayah yang dipimpin Camat Abdul Waris Sadik ini. Disini, tim bank dunia melakukan share dengan segenap pelaku PNPM MPd serta meninjau langsung kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  executing Kamboja I  Kelurahan Bangkai yang diketuai oleh Santi Mahmud dan Kelompok UEP Berkah yang diketuai oleh Mansur.
Rombongan atau tim bank dunia yang datang ini terdiri dari MR Edward, Srikuntari, Arnold, Munir dari Pokja Pengendalian Menko Kesra serta Norma Londong dari deputi RMCV. Mereka kemudian diterima Sekretaris UPK PNPM MPd Watang Pulu diamini Satker PNPM-MPd Kabupaten Sidrap, dalam hal ini Kepala BPMD Kabupaten Sidrap, Awaluddin, Penanggung jawab operasional (PJO) Kabupaten, tim Fasilitator Kabupaten (Faskab) dan  para Pelaku PNPM MPd Kecamatan Watang.
Turut hadir Camat Watang Pulu, Abdul Waris Sadik, Ketua BKAD Kecamatan Watang Pulu, H Mustakim Halede, PJO Kecamatan, UPK, FK/FT, Lurah/Kades, PL,TPK dan KPMD/K.
Dalam kunjungannya ini, tim dari bank dunia intens berdiskusi dengan pelaku PNPM MPd membahas seputar pengelolaan dana bergulir oleh UPK, termasuk  peranan masing-masing kelembagaan pendukung UPK (BKAD, BP-UPK ) serta sejauhmana keterlibatan pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan.
Namun sederhana, tetapi pertemuan langka ini nyaris mengulas tuntas beberapa hal penting seputar kegiatan PNPM MPd di Sidrap, termasuk peran BKAD dan BP-UPK sebagai pendukung UPK, terutama yang diterapkan di UPK PNPM MPd Kecamatan Watang Pulu.
Terungkap, melalui kerjasama ataupun koordinasi yang terjalin dengan baik selama ini, UPK Kecamatan Watang Pulu memeroleh stigma positif dimata warga, pemerintah dan bank dunia sendiri. Prestasi ini tentu atas kerja keras semua pihak. Salah satu bukti keberhasilan itu, yakni kini UPK Watang Pulu mampu mencatatkan aset produktifnya sebesar Rp1,5 miliar. Dalam proses pergulirannya, juga dipastikan tanpa tunggakan sedikitpun.
Peranan pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan juga ikut menjadi pembahasan dalam pertemuan antara bank dunia dan pelaku PNPM MPd serta unsur pemerintah. Terungkap bahwa kerjasama dan kordinasi selama ini terjalin cukup baik antara semua pihak.
Satu hal yang menarik dalam diskusi ini, dimana sejumlah program -program pemberdayaan yang telah dijalankan PNPM MPd di Sidrap, khususnya di UPK Kecamatan Watang Pulu ini, rupanya menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten dalam hal ini BPMPD Sidrap.
Beberapa program yang diakui berjalan dengan baik dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, siap diadopsi oleh pemerintah, salah satunya adalah program kelompok usaha bersama (Kube) semisal bantuan dana bergulir untuk rumah tangga miskin serta penerapan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kelompok usaha dan modal kerja.
Program-program yang telah dilahirkan oleh segenap insan PNP MPd ini, sebagaimana dijelaskan Kepala BPMPD Sidrap Awaluddin, siap diterapkan di masing-masing kelurahan/desa nantinya.
Usai melangsungkan diskusi ini, tim bank dunia ini melanjutkan supervisi mereka dengan mengunjungi Kelompok SPP dan UEP. Kelompok SPP yang menjadi fokus kunjungan mereka kali ini adalah
Kelompok SPP executing Kamboja I  yang diketuai oleh Santi Mahmud dan Kelompok UEP Berkah yang diketuai oleh Mansur.
Di sini, lagi-lagi tim bank dunia kembali membuka kran diskusi dengan segenap kelompok SPP executing dengan cara melakukan wawancara dengan pengurus kelompok dan anggota kelompok  seputar manfaat dana bergulir (SPP-UEP), utamanya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dan manfaat adanya kelompok executing di desa/Kelurahan.(edy)