UPK Massepe Bangun Jalan Tani

SIDRAP -- Tidak hanya kalangan petani di Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Sidrap yang bergembira dengan adanya kegiatan perintisan jalan yang dilakukan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di daerah ini.

Tetapi juga petani di Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe. Betapa tidak, baru-baru ini UPK PNPM MP Kelurahan Massepe juga melakukan kegiatan yang sama. Bahkan disebutkan jika volume jalan tani yang dirintis di Massepe ini jauh lebih panjang dengan yang ada di Kelurahan Baula yang hanya sekitar 1.000 meter.

Menurut Ketua UPK PNPM MP Kelurahan Massepe, Syahrir, volume kegiatan perintisan jalan di Massepe yang telah rampung dilaksanakan sejak beberapa bulan itu berukuran panjang 1.900 meter dengan lebar mencapai 3.5 meter. Menurut Syahrir, kegiatan ini menggunakan dana PNPM MP TA 2011 sebesar Rp154 juta lebih.

Salah seorang petani bernama Wa Made' (51) yang dihubungi terpisah mengaku sangat senang dengan terbukanya akses jalan pertanian tersebut. Dulu kata dia, petani di wilayah ini sangat susah membawa keluar hasil-hasil pertaniannya, tapi sekarang sudah tidak lagi menyusul terbukanya akses jalan ke wilayah perkampungan, katanya.

Camat Tellu Limpoe, Muh Arsul mengaku bangga dengan hasil kegiatan perintisan jalan tani yang dilakukan UPK PNPM MP Kelurahan Massepe tersebut. Harapan pemerintah kata Arsul, jalan yang telah dibangun tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh petani dalam menunjang hasil-hasil pertaniannya.(edy)

Read More

ANALISIS PENDEKATAN PRAKTIS DALAM CBM DENGAN PENGGUNAAN STRATEGI SWOT

Hampir setiap pelatihan RBM Pokja PNPM-MP Kab.Sidrap saya selalu mengikuti sebagai peserta yang mewakili fasilitator Kec.Baranti, ada beberapa yang menarik untuk dikaji secara analitis. Seperti halnya yang baru saja dilaksanakan pada pelatihan lanjutan CBM Pokja RBM PNPM-MP Kab.sidrap di Pare-Pare, Sabtu 12 November 2011.

Dalam materi yang dikemukakan oleh Ketua Forum BKAD, H.Mustakim Halede dalam materi Analisis Pengawasan Berbasis masyarakat, mencoba untuk mengemukakan bagaimana pengawasan berbasis masyarakat (CBM) bisa dilakukan dengan menggunakan strategi SWOT.

Penulis menyadari waktu yang singkat dalam materi tersebut pasti tidak semua orang bisa memahami disebabkan karena penggunaan strategi SWOT merupakan suatu pendekatan strategi yang memerluhkan pengkajian baik secara teoritis maupun dikaitkan dengan pengalaman dalam menganalisis suatu persoalan yang lebih kepada tujuan jangka panjang.

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis pada ketua forum BKAD, kami akan mencoba untuk menyederhanakan strategi SWOT dalam kaitan penggunaannya di pengawasan berbasis masyarakat (CBM).

Secara umum dalam berbagai tulisan yang dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa Analisa SWOT adalah sebuah rangkaian penelitian terhadap kondisi nyata yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan.SWOT berarti S ( Strength = kekuatan ) W ( Weakness = Kelemahan) O (Opportunity = Kesempatan) dan T (Threat = Ancaman).Biasanya Analisis SWOT digunakan pada komponen struktur pada sebuah perencanaan.

Sehingga kadangkala ada yang menjadikan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan atau organisasi dalam penggunaan strategi SWOT. Lalu apa hubungannya dengan CBM ,teramat jelas bahwa penggunaan SWOT dalam Fungsi Perencanaan sangat berkaitan dengan fungsi pengawasan yang kesemuanya adalah fungsi Manajemen.

Fungsi pengawasan merupakan umpan balik apakah perencanaan yang dilakukan selama ini sesuai dengan kenyataan. Peter Drucker melalui bukunya The Practice Of Manajement (1954) menerapkan management by obyektive yang merupakan metode penetapan tujuan secara partisipatif. MBO penerapannya secara formal atau semi formal yang dimulai dari Perencanaan, penetapan tujuan,pelaksanaan dan kemudian diteruskan dengan Pengawasan dan evaluasi.

Ada tiga pertanyaan mendasar yang harus ditujukan pada tingkatan analisis SWOT dalam kaitanya dengan CBM, Pertama, Siapa yang akan menjadi subyek dalam penerapan CBM ? yang kedua,Bagaimana penerapan strategi SWOT dalam pengawasan berbasis masyarakat,yang ketiga,Bagaimana mendapatkan keunggulan kompetitif dengan penggunaan SWOT dalam CBM.Berikut ini kami akan mencoba menyajikan Penerapan SWOT dalam CBM dan sekaligus menjawab pertanyaan tersebut diatas :

Pada bagian Analisis SWOT dalam aspek Strength /kelebihan , dalam kaitanya dengan CBM bisa dianalisis sebagai berikut :

Obyek dan subyek Pengawasan itu sendiri sudah terbentuk

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ,setiap masyarakat berhak untuk mengawasi semua kegiatan. Aspek evaluasi atau pengawasan sangat lah diperluhkan sehingga memang disetiap desa/kelurahan dibentuk Tim Monitoring,tugasnya memonitoring seluruh kegiatan PNPM baik yang bersifat Teknis maupun yang bersifat Administrasi.

Tingkat pengawasan masyarakat memadai

Proses Pemberdayaan yang diwariskan PNPM (dari oleh dan untuk) mengajarkan masyarakat jeli dalam mengahadapi suatu masalah didesanya sehingga mereka mampu mengatakan salah kalau itu memang salah, terbukti dengan banyaknya laporan – laporan yang masuk sebagai bukti pengawasan dimasyarakat berjalan secara efektif

Peningkatan kapasitas pelaku selalu dilakukan

Hampir setiap tahun selalu diadakan pelatihan-pelatihan melalui PNPM dengan menggunakan dana PKM (peningkatan kapasitas masyarakat) sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai dan standar yang ditetapkan

Pada bagian Weakness yang merupakan kekurangan yang mungkin menjadi titik lemah,ini penting untuk diketahui agar dapat diantisipasi sejak awal,dalam proses pengawasan masyarakat tersebut bisa diidentifikasi yang bisa merupakan kekurangan sebagai berikut :

Tim yang dibentuk dan dipilih dalam Musyawarah desa sering tidak memahami uraian pekerjaannya

Masyarakat yang dipilih sebagai pengurus belum terlalu memahami job descprition (uraian pekerjaanya) sehingga hanya yang paham pekerjaanya mau bekerja

Mekanisme Pengawasan Belum Dijalankan

Seringkali masyarakat mengawasi hanya apa yang menjadi inisiatif mereka sendiri,sehingga kadangkala pengawasan yang diberikan tidak bisa diumpan balik .dan akhirnya tidak bisa dievaluasi apakah pengawasan yang dilakukan selama ini berhasil atau tidak.

Dalam bagian Opportunity (Peluang) yang merupakan kesempatan yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kekurangan dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Apa yang bisa merupakan kesempatan dalam proses pengawasan berbasis masyarakat :

Ada mekanisme dan aturan pengawasan yang ditawarkan oleh program

Mekanisme pengawasan yang diatur dalam PNPM sangat memungkinkan dipakai dalam pengawasan yang efektif dan metode yang ditawarkan juga mengikuti aturan –aturan yang mudah dipahami oleh masyarakat

Adanya dukungan pengawasan dari berbagai pihak

Dalam hal pengawasan subyeknya bukan saja masyarakat,namun ada beberapa pihak yang melakukan pengawasan seperti Konsultan,Media, sehingga masyarakat bisa memperoleh dukungan atas apa yang dihasilkan dalam pengawasan

Kemajuan Tehnologi & informasi memudahkan melakukan pengawasan

Pengawasan yang efektif memerluhkan data yang akurat dan transparan,hal tersebut bisa diperoleh dengan mudah saat ini karena akses yang cepat dalam memperoleh informasi

Sementara dalam komponen Threat yang merupakan ancaman,yang memungkinkan pengawasan tidak berjalan sesuai yang diharapkan,setiap ancaman sedini mungkin diantisipasi sebelum terjadi.Berikut ini akan diidentifikasi yang bisa merupakan ancaman dalam penerapan CBM :

Proses pengawasan tersebut tidak berkelanjutan

Masyarakat melakukan pengawasan, namun tidak ada tindak lanjut dari apa yang menjadi hasil dari pengawasannya,sehingga mereka berpikir bahwa pengawasan yang dilakukan akan sia- sia saja

Perencanaan Partisipatif yang ditawarkan program akan berhenti jika program sudah tidak ada

Program PNPM bersifat ad hoc (sementara) , sehingga Tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan akan berhenti seiring dengan tidak adanya lagi program

Harusnya pengawasan mempunyai parameter atau tolak ukur yang jelas

Ketika Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka tentu saja terjadi penyimpangan dan hal tersebut harus diselasikan secepatnya.tentu saja ini memerluhkan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah desa maupun dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana mengetahui pengawasan tersebut bisa terselesaikan jika tidak mempunyai parameter atau tolak ukur yang jelas.

Dengan memperhatikan sejumlah faktor SWOT dalam kaitannya dengan Pengawasan berbasis masyarakat (CBM) maka semakin jelas apa yang harus dilakukan seperti :

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif, maka pelaksana pengawasan perlu memahami uraian pekerjaan masing-masing pengurus dan harus jelas rincian dari obyek yang diawasi. Disamping itu, perlu disusun suatu parameter atau tolok ukur yang jelas. Aspek lain adalah pelaksana pengawasan perlu memahami metode pengawasan yang efektif.

Pendekatan Pelaksanaan Pengawasan

Identifikasi kondisi dan permasalahan dalam pengawasan

Pahami dengan jelas tentang obyek yang akan diawasi.

Susun parameter dan indikator penilaian jika diperlukan.

Kumpulkan data dan informasi yang akurat yang berhubungan dengan obyek yang diawasi.

Cross-check dan klarifikasi data dan informasi yang telah dikumpulkan.

Analisislah perkembangan pelaksanaan kegiatan dan bandingkan dengan rencana atau ketentuan yang ada.

Rumuskan rekomendasi tindakan penanggulangan apabila ditemui penyimpangan atau kesalahan.Sampaikan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang dan memantau tindak lanjutnya.

Koordinasi dengan institusi pengawasan lain

Meningkatkan efektifitas kegiatan pengawasan masyarakat,dengan lebih banyak sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat

Senantiasa dilakukan Pelatihan tentang mekanisme Pengawasan kepada masyarakat

Akhirnya, Pengawasan sangat diperluhkan dalam setiap kegiatan dan yang melakukan seharusnya masyarakat dan dilakukan secara suka rela ,karena pengawasan bisa merupakan umpan balik dari setiap kegiatan untuk mengetahui kesalahan atau terjadi penyimpangan, dalam CBM (pengawasan berbasis masyarakat ) yang ditawarkan dalam Rubelmas atau ruang belajar masyarakat sangatlah membantu Program dan masyarakat dalam menentukan keberhasilan partisipasi masyarakat …. Mudah-mudahan tulisan ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan penulis sendiri,sukses bagi kita semua …….Salam Sikompak

Baranti, 14 November 2011

Penulis

A.Yuniarti

FK Baranti

Read More

PENERAPAN KONSEP PEMASARAN DALAM KEGIATAN SPP

Dalam konteks yang ditawarkan program dalam menjalankan kegiatan Kelompok SPP terfokus kepada anjuran supaya kelompok jangan ada penunggakan.Jika kita mau melihat yang sesungguhnya bahwa pemberian pinjaman kepada kelompok bermakna sangat luas. Penulis mencoba menganalisis dalam konteks teori Pemasaran yang perna penulis dapatkan di bangku kuliah.

Dalam bahasa Yunani kredit berarti Kepercayaan, sehingga salah satu hal yang mendasar ketika diberikan pinjaman kepada kelompok yang berarti mereka dipercaya. kepercayaan bahwa mereka akan mengembalikan dana pinjaman tersebut,tidak hanya unsur kepercayaan namun lebih dari itu bahwa Kelompok SPP akan memperoleh banyak hal seperti mengajarkan mereka Administrasi yang selama ini mereka tidak mengetahui sama sekali.Berkaitan dengan kepercayaan tersebut maka jika dikaitkan dengan pemasaran itu dikenal sebagai Marketing Raletionship.

Marketing relationship (Mckenna,1992) memproposisi bahwa keberhasilan suatu perusahaan dipasar ditentukan oleh kemampuan menciptakan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Marketing Relationship bermakna bahwa kita akan memperoleh keuntungan jika kita menjaga hubungan baik kita dengan orang-orang yang berkepentingan dalam perusahaan. Mari kita mencoba menganalisis siapa yang berkepentingan dalam perkembangan kelompok SPP. Pertama,Anggota kelompok SPP itu sendiri,jika anggota sendiri yang kekelompok membayar ,bukan pengurus yang menagih dan pembayarannya tepat waktu,kedua,kelompok itu sendiri berkepentingan kepada UPK ,agar UPK percaya untuk memberikan pinjaman kembali. Tidak terkecuali semua pelaku PNPM-MP baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa/Kel, semua berkepentingan terhadap perkembangan kelompok SPP.

Penulis akan mencoba membagikan pengalaman selama memfasilitasi Kelompok SPP di Kec.Baranti. Tampa disadari kami telah memakai Marketing Relationship dalam pengelolaan SPP.Di tingkat Kecamatan sendiri (PJOK,PL,FK/FT,UPK) dan ditingkat desa (TPK,KPMD/K) membagi tugas untuk mengindentifikasi kelompok yang potensial dimana mereka tinggal dan mereka masing-masing bertanggung jawab terhadap kelompok yang mereka pilih bahwa kelompok tersebut berpotensial,sesuai dengan konsep pemasaran bahwa jangan menawarkan suatu produk kepada orang yang tidak membutuhkan,karena belum tentu orang tertarik untuk membelinya dan jika tidak mengenal kondisi lokasi dimana anda menawarkan produk maka besar kemungkinan produk anda tidak cocok sebagai tempat berjualan.

Ingat bahwa tidak semua kelompok SPP berpotensi untuk diberikan dan yang paling tahu adalah orang yang tinggal dilokasi tersebut.Yang kedua,Kami mencoba memberikan alasan yang sangat kuat dibenak/pikiran calon penerima SPP mengapa mereka harus mengambil pinjaman SPP di PNPM-MP,contoh mereka diberikan pengetahuan tentang Administrasi dengan cara yang mereka pahami,membantu mereka untuk merencanakan perkembangan usaha masing-masing anggota,semakin kita mengenal kelompok maka akan semakin jelas apa kemungkinan yang akan terjadi terhadap kelompok tersebut diwaktu yang akan datang. Kunci keberhasilan dalam proses mengindentifikasi kelompok adalah bahwa kenalilah mereka bahkan sebelum meraka bergabung dalam kelompok SPP.

Kemudian strategi Pemasaran berikutnya yang dilakukan adalah bagaimana memberikan pandangan atau pemahaman kepada kelompok kenapa harus memberikan mereka pinjaman dalam Ilmu Pemasaran disebut Positioning,tentu harus didukung data-data mulai dari ketika mereka berniat untuk meminjam sampai pada tahap pelunasan

Selanjutnya gunakan Diferensiasi yaitu berbeda,Different bisa dilihat dari berbagai segi ,bisa dilihat dari tujuan,sisi pengguna yang khusus,cara menyerahkannya.Dan jika diidentifikasi maka SPP PNPM memang berbeda dengan pembiayaan yang lain ,contoh SPP PNPM-MP mempunyai fungsi yang banyak disamping bisa dipakai untuk menambah usaha,juga mengajarkan kelompok untuk menabung dengan adanya simpanan pokok dan wajib,juga tertib Administrasi dengan adanya buku kas dan buku Bank yang harus selalu diisi,kemudian perbedaan yang kedua adalah dari sisi pengguna khusus yaitu pinjaman khusus untuk kaum perempuan,sehingga kaum perempuan merasa sangat dihargai dan dengan sendirinya mereka akan merasa ketinggalan jika mereka tidak memperoleh pinjaman SPP dari PNPM-MP.

Strategi selanjutnya adalah berikan nilai (value) yaitu hal-hal yang menentukan penghargaan masyarakat terhadap program,semakin baik penghargaan masyarakat terhadap program,maka yakin lah masalah bisa diminimalkan.Biasanya nilai berdasarkan Brand,Service dan Manajemen.

Brand/merek,adalah identitas. Program PNPM-MP hampir semua masyarakat mengenal dan akan diingat dan dihubungkan dengan persepsi. Anggapan sebagian masyarakat bahwa PNPM itu merupakan program pemberdayaan yang dinilai berhasil dalam pembangunan didesa sehingga mereka akan selalu berpikir positif jika mendengar kata PNPM.kedua Service/pelayanan,yaitu bisa dengan cara mendistribusikan/dalam hal ini menyerahkan dana pinjaman SPP ,cara UPK melayani kelompok (ramah dan sabar) memberikan insentif jika kelompok selalu bayar tepat waktu. Yang ketiga adalah Manajemen,yang pada dasarnya hal-hal yang berhubungan dengan cara perusahaan bekerja,ini bisa terjadi jika UPK maupun kelompok saling menyadari bahwa mereka saling membutuhkan karena mereka sama-sama memberikan keuntungan bagi program.

Itulah sebagian pengalaman kami di Kec.Baranti dalam pengelolaan SPP,kami menyadari bahwa SPP dikecamatan kami masih sangat baru (2010) sehingga modal UPK masih terbatas,sehingga kami juga perlu belajar di kecamatan lain yang sudah lama mengelola SPP.Memang tidaklah mudah untuk menjalankan kesemua hal tersebut diatas,namun kami punya komitmen bahwa kami akan terus belajar untuk kemajuan kelompok SPP dan kami tidak akan perna membiarkan ada penunggakan dikecamatan kami,maka kami selalu mencari solusi dan strategi yang terbaik untuk menjalankan program PNPM-MP khususnya pengelolaan dana SPP. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk kita semua,….. Salam Sikompak (Andi Yuniarti *) Aktif sebagai FK Kecamatan Baranti, Sidrap, Sulsel.

Read More

Kepala BPMD Sidrap Buka Pelatihan Lanjutan CBM

SIDRAP -- Kepala Badan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Sidrap A Mannyi Cunde, membuka secara resmi pelatihan lanjutan pengawasan dan pemantauan berbasis masyarakat (CBM) yang dilaksanakan Pokja Rubelmas PNPM MP Sidrap di Hotel Bugis, Parepare, Jumat, 12 November.

Dalam kesempatan itu, A Mannyi meminta agar seluruh peserta dari unsur PNPM MP dari 10 kecamatan itu serius mengikuti seluruh materi yang disajikan dalam pelatihan tersebut. "Saya minta agar materinya benar-benar dipahami. Menurut saya, materi ini, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan sangat diperlukan ke depan," katanya.

A Mannyi menegaskan, mekanisme atau sistem pengawasan berbasis masyarakat menjadi unsur penting dalam mengawal dan meningkatkan etos kerja pelaksanaan PNPM MP di Sidrap. Ia menegaskan, bahwa agenda program PNPM MP di Indonesia masih akan berlanjut hingga 2014 mendatang.

Dibagian lain, pihak panitia, Abu Mattingara mengatakan, kegiatan ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 12 hingga 13 November dan dihadiri sekira 100 an peserta dari kalangan PNPM MP di 10 kecamatan di Sidrap. "Semuanya kita undang, termasuk Faskab dan setrawan," ketus Abu. (edy)

Read More

Pemkab Sidrap Bayar Co-Sharing Rp1.104 Miliar

SIDRAP — Kabupaten Sidrap lepas dari ancaman untuk tidak mendapatkan dana PNPM MP tahun depan.

Ini setelah Pemkab Sidrap memenuhi kewajibannya membayar dana pendampingan (Co-Sharing) 20 persen atau sebanyak Rp1.104 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keungan Daerah (BPKD) Sidrap, H Abd Majid SE MSi, belum lama ini, menegaskan, dana itu sudah dicairkan melalui rekening Satuan Kerja (Satker) BPMD Sidrap.

Majid mengatakan, telatnya dana pendampingan PNPM ini dikucurkan, menyusul terlambatnya surat tagihan serta belum lengkapnya persyaratan administrasi.

"Setelah semuanya beres, dananya langsung kita bayarkan melalui rekening Satker BPMD Kabupaten Sidrap," ungkap Majid.

Dibagian lain, Fasilitator Keuangan (Faskeu) PNPM Sidrap M Taufik Abbas SE mengatakan, dana tersebut telah diteruskan ke masing-masing kecamatan.

Menurut Taufik, seluruh kecamatan mendapatkan dana pendampingan ini. Jatahnya masing-masing Rp120 juta perkecamatan dari 10 kecamatan yang ada, kecuali Kecamatan Baranti dan Pitu Riase hanya kebagian Rp90 juta," lontarnya. (edy)

Read More

Video Hasil Kegiatan PNPM Dinikmati Warga Via TV Lokal

SIDRAP -- Kelompok Kerja (Pokja) Ruang Belajar Masyarakat atau Rubelmas (RBM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sidrap, menjalin kerjasama dengan pengusaha TV lokal/TV kabel untuk menyiarkan secara langsung hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di daerah ini.

Dengan kerjasama ini, masyarakat di 11 kecamatan yang ada di Sidrap, sudah bisa menyaksikan atau melihat secara dekat seluruh hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pengelola PNPM Mandiri Perdesaan di 10 kecamatan minus Kota Pangkajene.

Koordinator Bidang Pengembangan Media Pokja RBM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sidrap, Edy Basri, Senin, 31 Nopember, kemarin mengatakan, kerjasama penyiaran hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bersama pengusaha TV lokal tersebut adalah salah satu program kerja Pokja RBM Sidrap.

Untuk mensosialisasikan hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, baik kegiatan sarana dan prasarana maupun Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta peningkatan kapasitas pelaku melalui kegiatan pelatihan, bidang media RBM juga menyiapkan media online serta buletin komunitas untuk diketahui masyarakat.

Edy berharap, dengan kerjasama itu masyarakat bisa langsung ikut berpartisipasi membangun daerah, "Kalau tidak terlibat secara langsung di kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan itu, minimal atau setidaknya masyarakat bisa ikut menikmati hasil-hasil kegiatan itu melalui TV Lokal atau media lainnya yang memuat kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan," ujar Edy menutup. (Sapnur)

Read More

LSM Klaim Program PNPM di Sidrap Berhasil

SIDRAP -- Pelaksanaan program kerja PNPM Mandiri Perdesaan di Sidrap tahun ini diklaim sangat membantu masyarakat, khususnya warga miskin.

Penilaian ini datang dari dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah ini, yakni Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (LPEK) dan LSM Fokus Kabupaten Sidrap.

Menurut Ketua LSM Fokus, Gunawan, program maupun dana yang digelontorkan pengelola PNPM Mandiri Perdesaan Sidrap tahun ini telah banyak menopang kehidupan warga, khususnya rakyat miskin.

Gunawan mencontohkan, saat ini banyak usaha rakyat yang dulunya hampir redup karena kekurangan modal akhirnya bisa bangkit lagi dengan bantuan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Selain itu, melalui sejumlah agenda pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Seluruh fasilitas yang dirancang bangun oleh PNPM tersebut langsung dapat dinikmati rakyat jelata.

Hal sama disampaikan Sekretaris LPEK Kabupaten Sidrap, Sapnur Makkulasse. Menurutnya, apa yang telah dihasilkan oleh pengelola PNPM Mandiri Perdesaan di Sidrap saat ini, sejatinya harus terus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Terpisah, Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJoKab) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sidrap, Syaifuddin SE, MSi mengatakan, dukungan pemerintah dalam kelangsungan program PNPM Mandiri Perdesaan di Sidrap selama ini sudah sangat memadai.(edy)

Read More

Pokja RBM Sidrap Talk Show di Televisi

SIDRAP -- Luar biasa, untuk lebih mensosialisasikan program-program PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat, Pokja Rubelmas PNPM MP Sidrap menggelar acara bincang santai di Snakma (SPP) Puncak Mario, Rappang, belum lama ini.

Acara talk show yang dipandu Koordinator Bidang Media Pokja RBM PNPM Sidrap, Edy Basri ini, dihadiri sejumlah bintang tamu antara lain, Fastekab Ir Abd Rauf, Ketua BKAD Sidrap H Mustakim Halede, Ketua Fokus, Gunawan BSc serta PJOKab PNPM MP Sidrap, Drs Syaifuddin MSi.

Adapun tema yang diangkat dalam perbincangan ini yakni, 'PNPM MP Sidrap, Dari Masa ke Masa'. Dalam pemaparannya, Ketua BKAD Mustakim mengurai cikal bakal lahirnya forum BKAD sejak 2007 hingga sekarang. Ia juga menjelaskan peran dan fungsi BKAD dalam mengawal seluruh kegiatan PNPM MP yang ada di Sidrap.

Akan halnya, Fastekab Ir Abd Rauf, ia condong memaparkan sejumlah gebrakan yang dilakukan pengelola PNPM MP di 10 kecamatan yang ada di Sidrap ini. "Awalnya, sekira 2007 lalu, PNPM kita hanya ada di 5 kecamatan, namun seiring dengan bertambahnya lokasi dan alokasi, maka kegiatan PNPM sudah merata diseluruh kecamatan di Sidrap, minus Kecamatan Maritengngae sebagai ibukota Sidrap," ungkapnya.

Demikian halnya dengan Ketua Fokus Sidrap, Gunawan menjelaskan, bahwa pada intinya fokus adalah salah satu lembaga independen yang berdiri sejak 2007 silam. Akan halnya dengan forum BKAD kata Gunawan, lembaga fokus juga berkomitmen mengawal dan membantu seluruh kegiatan PNPM MP yang ada di Bumi Nene' Mallomo ini.

Lantas, bagaimana dengan PJOKab, Drs Syaifuddin. Di acara talk show ini ia lebih banyak mengulas tentang dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap kelangsungan PNPM MP di Sidrap. Pada intinya, Syaifuddin mewakili pemerintah menilai bahwa kegiatan PNPM MP di 10 kecamatan di Sidrap sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sekadar gambaran, acara talk show yang diliput oleh salah satu televisi lokal ini, disiarkan di seluruh kecamatan yang ada di daerah ini. Selain acara talk show, Pokja RBM Sidrap juga mensosialisasikan sejumlah kegiatan pelatihan, semisal pelatihan kader teknis dan pelatihan dasar penguatan RBM Pokja Sidrap. (edybasri)

Read More

Camat Dua Pitue Bangga Kinerja Pelaku PNPM di Wilayahnya

SIDRAP -- Pemerintah kecamatan dan masyarakat Dua Pitue, Sidrap bangga atas kinerja pengelola PNPM MP di wilayah ini. Mengapa, meski lebih condong sebagai pengabdian, namun pengelola PNPM MP Kecamatan Dua Pitue tetap serius menggembrak pembangunan di wilayah ini.

Pujian ini dilontarkan Camat Dua Pitue, Drs A Bahtiar MM saat membuka rapat koordinasi (Rakor) bersama pengelola PNPM MP se-Kecamatan Dua Pitue, bertempat di Aula Kantor Camat Dua Pitue, belum lama ini.

"Saya sudah menyaksikan langsung kinerja teman-teman pengelola PNPM MP, terus terang saya sangat bangga melihatnya. Karena itu, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung dan membantu kegiatan PNPM MP yang ada di wilayah ini," ungkap A Bahtiar disambut aplous para peserta rakor.

Adanya kegiatan PNPM MP di wilayah ini lanjut A Bahriar, berarti turut membantu pemerintah kecamatan dalam membangun wilayah ini, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. "Ada banyak kegiatan PNPM MP kecamatan yang saya anggap mnyentuh kepentingan masyarakat kecil, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih," ketusnya. (abbas/sekretaris UPK PNPM MP Kec. Dua Pitue)

Read More

Dana Co Sharing PNPM Sidrap Didesak Cair

SIDRAP -- Pemerintah pusat mewarning Pemkab Sidrap untuk segera mencairkan dana pendamping (Co-sharing) PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 di wilayahnya sebesar 20 persen atau sekira Rp1.140 miliar paling lambat Nopember ini.

Jika tidak, kemungkinan besar pusat tidak akan lagi mengalokasikan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk Sidrap tahun depan karena dianggap gagal. Hal ini ditegaskan Fasilitator Keuangan (Faskeu) PNPM MP Sidrap, M Taufik Abbas SE, Kamis, kemarin.

Taufik bersama dengan sejumlah Fasiliator Kabupaten (Faskab) PNPM MP Sidrap lainnya, berencana segera mempertanyakan langsung kepada Pemkab Sidrap mengenai penyebab keterlambatan dana co-sharing PNPM MP Sidrap ini.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sidrap, H Abd Majid SE mengungkapkan, Pemkab Sidrap berjanji mengucurkan dana tersebut secepatnya. Hanya saja lanjut Majid, pengelola PNPM MP Sidrap melalui Pemerintahan Desa (Pemdes) lebih dulu mengajukan rincian kegiatan dan estimasi penganggarannya.

"Tidak ada masalah dengan dananya. Tapi disini ada ketentuan yang dipersyaratkan BPK agar sebelum dicairkan dana itu pengelola PNPM MP melalui dinas terkait harus lebih awal memberikan seluruh rinciannya. Setelah itu barulah bisa dicairkan," ungkapnya.

Sejauh ini urai Majid, pihaknya baru sebatas menerima usulan pencairan dari Pemdes. Artinya, BPKD Sidrap masih menunggu rincian seluruh item yang akan dianggarkan dalam kegiatan PNPM itu, baru akan dicairkan.(edybasri)

Read More

Pokja RBM PNPM-MP Sidrap Cetak Penulis Handal

SIDRAP -- Kelompok Kerja (Pokja) Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sidrap, berhasil mencetak sejumlah tenaga penulis berita handal.

Walaupun kompetensinya masih bersifat normatif, namun setidaknya para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di daerah ini sudah mampu menyajikan berita berdasarkan kaidah-kaidah penulisan yang diharapkan.

Ketua Pokja Rubelmas PNPM Mandiri Perdesaan Sidrap, Muh Akib Ali, baru-baru ini menegaskan, salah satu kendala yang dihadapi di PNPM Mandiri Perdesaan Sidrap saat ini adalah minimnya sosialiasi melalui media.

Nah, melalui kegiatan pelatihan dasar penulisan Pokja Rulbelmas PNPM Sidrap yang diselenggarakan belum lama ini di SNAKMA (SPP) Puncak Mario, Rappang.

Maka diharapkan kapasitas para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di 10 kecamatan yang ada di Sidrap ini sudah mampu mensosialisasikan seluruh kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan disetiap kecamatan, desa/kelurahan.

"Sekadar diketahui, Pokja Rubelmas PNPM MP Sidrap saat ini sudah punya dua wadah komunikasi efektif yakni Buletin Rubemas Sidrap serta dua paket media online RBM Sidrap dan BKAD Sidrap," ujar Muh Akib.

Untuk mengetahui lebih jauh apa saja yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di 10 kecamatan di Sidrap ini kata Muh Akib, masyarakat bisa langsung mengaksesnya di www.rbmsidrap.blogspot.com atau www.forumbkadsidrap.blogspot.com.

Sedangkan hasil kegiatan PNMP Mandiri Perdesaan Sidrap yang dimuat dalam bentuk cetak, masyarakat bisa membacanya di Buletin Rubelmas Kabupaten Sidrap. (edy basri)

Read More

Pokja RBM Sidrap Gelar Pelatihan Dasar

SIDRAP -- Dalam rangka penguatan Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNMP Mandiri Perdesaan (MP) Sidrap, Pokja RBM Sidrap kembali menggelar pelatihan dasar yang berlangsung di SNAKMA (SPP) Puncak Mario, Rappang.

Pelatihan dasar penguatan Pokja Rubelmas Sidrap yang dilaksanakan selama tiga hari sejak 14 hingga 17 Oktober ini, menyajikan sejumlah materi, antara lain, materi dasar tentang Advokasi Masyarakat, Pengawasan dan Pemantauan (Comunity Basic Monitoring), Media serta Pengorganisasian.

Ketua Pokja RBM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sidrap, Muh Akib Ali disela-sela kegiatan itu mengungkapkan, tujuan dilaksanakannya pelatihan dasar ini adalah selain sebagai wadah penguatan kegiatan Rubelmas, juga menjadi wadah pembelajaran bagi pengurus Pokja RBM Sidrap itu sendiri.

Menurut Muh Akib, acara pelatihan dasar Pokja RBM Sidrap ini hanyalah salah satu rangkaian kegiatan Pokja RBM Sidrap yang dilaksanakan dan diharapkan rampung pada Desember mendatang.

Sebelumnya kata dia, Pokja RBM Sidrap juga sudah menyelenggarakan sejumlah kegiatan, meliputi perencanaan kegiatan yang digelar sebanyak dua kali yakni workshop sosialisasi-pengorganisasian RBM dan penetapan usulan kegiatan, Penyusunan modul-modul kabupaten, Pelatihan untuk Pelatih (TOT), Tim Pelatih Masyarakat (TPM), Penulisan, Penerbitan Buletin, Gelar Kapasitas Pelaku serta Pengembangan Media Kabupaten.

Dalam waktu dekat ini kata Muh Akib lagi, Pokja RBM Sidrap kembali akan melakukan pelatihan lanjutan Advokasi Hukum, CBM, Media dan Pengorganisasian.

Dia menyebut, sejumlah kegiatan Pokja RBM PNPM MP Sidrap yang belum, namun sementara digagas untuk dilaksanakan antaranya Workshop evaluasi berkala pelaksanaan dan hasil RBM, Penghargaan atas kinerja pelaku PNPM Mandiri Perdesaan (Awards) serta Penanganan Masalah Melalui Jalur Hukum atau litigasi.(edy basri)

Read More

Kader Teknik PNPM MP Sidrap Dilatih Susun RAB dan Desain Sendiri

SIDRAP -- Dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga teknis pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Sidrap, pengelola PNPM-MP di daerah ini menggelar pelatihan teknis.

Acara ini berlangsung dua tahap dan diikuti seluruh kader teknis PNMP MP Sidrap dari 10 kecamatan, bertempat di SNAKMA (SPP) Puncak Mario, Rappang, belum lama ini.

Fasilitator Teknik Kabupaten (fastekab) PNPM-MP Sidrap, Ir Abd Rauf, menjelaskan, tujuan dilaksanakannya pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi para kader teknik, khususnya dalam hal penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) serta desain gambar.
Sasaran yang ingin dicapai kata Rauf, yakni agar nantinya seluruh kader teknis PNPM MP yang ada di 10 kecamatan di daerah ini tidak lagi bingung dalam membuat RAB maupun dalam mendesain gambar untuk melaksanakan kegiatan fisik PNPM MP.

Kalau selama ini para kader teknis PNPM MP yang ada di desa/kelurahan masih banyak tergantung kepada fasilitator teknik kecamatan (FK). Maka ke depan, sudah diharapkan para kader teknik desa/kelurahan sudah bisa mandiri dalam merencanakan, menggambar hingga menyusun RABnya sendiri.

Rauf juga mengatakan, bahwa untuk memperdalam ilmu pengetahuan teknik para kader, pengelola PNPM Sidrap Sebagai penyelenggara pelatihan ini juga sengaja memadukan kegiatan materi di dalam ruangan dengan praktek langsung di lapangan. (edy basri)

Read More

Proyek Bendungan PNPM MP Tellu Limpoe Sangat Membantu Warga

SIDRAP -- Pemerintah, melalui program PNPM Mandiri Perdesaan (MP) Kabupaten Sidrap, terus membuat terobosan dalam membantu masyarakat.

Secara umum, kegiatan PNPM MP di Sidrap sudah banyak menyemai cerita sukses. Salah satunya proyek pembangunan Bendungan di Sungai Panrengnge, Kecamatan Tellu Limpoe pada 2009 lalu.

Walau proyek ini terkesan skala kecil karena hanya menelan dana sekira Rp50 juta, namun proyek bendungan yang dirancang dan dikerjakan sendiri oleh warga tersebut, dinilai sangat membantu petani.

Mengapa, sebab dengan bendungan itu, areal sawah sekitar 70 hektare yang dialirinya, tidak lagi menjadi kering. Malahan disebutkan jika produksi padi petani kini telah melimpah ruah.

Salah seorang petani di di Panrennge atau disekitar bendungan itu, Ishak kepada BULETIN RUBELMAS, belum lama ini, mengungkapkan, dirinya dan petani lainnya sangat bersyukur dengan adanya proyek tersebut.

"Ini nyata, dulu produksi padi kita sebelum bendungan itu ada sangat pas-pas. Maklum saja semua tergantung hujan, tapi sekarang alhamdulillah, anak-anak saya sudah bisa sekolah dan istri saya juga sudah bisa tersenyum," tuturnya Ishak polos.

Camat Tellu Limpoe, Muh Arsul SIP, MSi ikut mengapresiasi proyek bendungan yang digagas PNPM MP Tellu Limpoe tersebut. Arsul berharap agar ke depan program PNPM MP di wilayah ini bisa berkesinambungan, khususnya program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. (MUH AKIB ALI ** Ketua Pokja RBM Sidrap)

Read More

PNPM MP Sidrap Gelar Pelatihan Bagi BPUPK-BKAD

SIDRAP -- Pe

ngelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Sidrap lagi-lagi menggelar kegiatan pemberdayaan. Setelah
acara Training of Trainers (ToT) belum lama ini, pengelola PNPM MP kembali menggelar pelatihan khusus pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) berasal dari 10 kecamatan se Kabupaten Sidrap.

Acara pelatihan yang diikuti sekitar 60 pengurus BKAD dan BPUPK ini, berlangsung di Wisma SNAKMA, Puncak Mario, Rappang, Kecamatan Kulo, Sidrap selama dua hari yang dimulai sejak 21 hingga 23 September.

Unsur PNPM MP Sidrap yang juga selaku Fasilator Keuangan (Faskeu), Muh Taufik SE, di sela-sela acara mengatakan, pelatihan tersebut dibuka secara
resmi oleh Bupati Sidrap H Rusdi Masse yang diwakili Kepala Bappeda, Drs A Irwan Bangsawan MSi. Turut hadir dalam acara ini yakni anggota DPRD Sidrap, sekaligus keduanya diberi kesempatan untuk membawakan materi.

Tujuan dilaksanakannya pelatihan ini kata Muh Taufik, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peserta dalam rangka
mendukung kelangsungan program kerja, khususnya bidang tugas pengurus BKAD serta BPUPK dari masing-masing kecamatan.

Untuk itu kata Muh Taufik lagi, kegiatan kelembagaan di masing-masing kecamatan secara khusus perlu dan harus diatur dalam sebuah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Sistem Operasional Prosedur (SOP) UPK sebagai wujud nyata dari adanya kepastian hukum serta SOP kelembagaan pendukung lainnya.

Disamping itu, keberadaan AD/ART dan SOP ini juga untuk menjamin kelancaran kegiatan, ketertiban administrasi serta tercapainya daya guna dan hasil guna dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MP. Sehingga mempunyai kekuatan hukum untuk kemudian dapat diberikan pembinaan dan pengawasan secara optimal dari Pemerintah
Daerah.

Karena itu, pihak panitia sengaja menyiapkan materi khusus berupa materi integrasi perencanaan partisipatif yang dibawakan langsung
Kepala Bappeda Sidrap, A Irwan Bangsawan serta materi seputar peran dan tugas BKAD yang dibawakan oleh pemerhati PNPM MP yang juga anggota
DPRD Sidrap, Ali Hafid.(edy)

Read More