Korupsi PNPM Adalah Luka Rakyat

Oleh : Edy Basri)***  

IMPIAN terbesar rakyat Indonesia, khususnya warga miskin tidaklah banyak.

Mereka hanya bermimpi untuk tinggal di rumah yang sehat nan teduh atau memiliki anak-anak yang sehat, cerdas, berakhlak dengan pendidikan yang baik.

Sejatinya, setiap anak tegap menatap masa depan yang cemerlang, karena makanan sehat yang dimakannya setiap hari atau obat yang diberikan orangtuanya dikala sakit adalah hasil keringat orang tua yang didapat dengan jujur.

Inilah impian sebagian besar rakyat kita yang masih miskin namun belum semua merasakannya.

Ada harapan dari saudara-saudara kita ini agar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dicanangkan pemerintah saat ini bisa terlaksana dengan baik tanpa dikorup oleh tangan-tangan jahil yang melaksanakannya.

Mereka ingin agar PNPM berjalan terus bahkan terus dilanjutkan dan diperdalam.

Alasan saudara-saudara kita ini sangatlah sederhana. Sebab PNPM telah memberinya penghidupan dan cermin cerah menatap hari esok yang lebih baik.

Karenanya, mereka tetap ingin agar PNPM ini terus fokus pada peningkatan akses kemiskinan, utamanya terhadap pelayananan dan hak-hak dasar dengan menggunakan prinsip pemberdayaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu meningkatkan keterlibatan berbagai stakeholder, yang diminta untuk terus menciptakan kreasi, inovasi dan terobosan baru agar masyarakat miskin bisa sejahtera hidupnya.

Untuk saat ini, dukungan pemerintah pusat diharapkan tidak hanya berupa dana, namun juga kesempatan mensinergikan program dan peningkatan kemampuan Pemda untuk transformasi sosial. Pemda tingkat propinsi juga harus lebih berperan dalam koordinasi, karena kunci keberhasilan adalah koordinasi.

Proses perencanaan PNPM Mandiri juga diminta untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan reguler, termasuk mengintegrasikan mekanisme dan skema PNPM Mandiri dalam satu model yang aplikatif bagi Pemda, sesuai dengan karakter wilayah dan karakter kemiskinanlokal. Masyarakat juga ingin keberlanjutan pemberdayaan dan kelembagaan program.

Untuk itu perlu diberikan kebebasan menentukan kelembagaan sesuai kebutuhan setempat Pemda juga harus memiliki Political Will dalam merealisasikan dukungan melalui aturan dan penguatan kapasitas pendamping dan fasilitator.

Kembali ke soal korupsi. Upaya mensejahterakan rakyat tidak akan punya arti bila ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, PNPM Mandiri menerapkan dengan sangat keras prinsip Zero Tolerance To Corruption, atau sama sekali tidak ada toleransi terhadap segala bentuk korupsi di PNPM.

Sebab, mengkorupsi uang rakyat itu sama halnya melukai hati saudara-saudara kita yang kebetulan tidak seberuntung kita. Untuk itu, sama sekali tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi di PNPM Mandiri.